hukum yang lain

UU Nomor 12/Drt/1951 bukan UU Darurat!

2011-12-18T10:55:00.000+07:00

Bila pak polisi sedang iseng ataukah kita yang sedang apes menemui razia kepolisian entah itu operasi pekat (penyakit masyarakat) atau sekedar razia lalu lintas atau kelengkapan kendaraan bermotor, dan kita diberhentikan sedang membawa badik, pisau dapur, atau pisau mc gyver yang ada obeng, gunting dan tusuk giginya itu loh.. atau bahkan gunting kuku yang ada pisau lipatnya itu..kita dapat dijadikan tersangka karena melanggar UU Darurat, begitu kata mereka..

UU Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

Aku sendiri ndak tau ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen itu bentuknya bagaimana, dah nyari di google juga ndak ketemu tapi kalo diterjemahin lewat google translate maka kira-kira artinya Ordonansi Sementara Ketentuan Pidana Khusus, sedang UU Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 bisa teman lihat disini.

Yang jelas hari ini UU Darurat ini kemudian banyak yang menyebutnya UU tentang senjata api dan senjata tajam (istilah yang dipakai dalam UU ini adalah senjata penusuk dan/atau senjata penikam, tetapi kita pakai saja istilah umum “sejata tajam”), namun isinya hanya mengenai ketentuan “apa yang dimaksud”, “pengecualian” dan ketentuan pidananya.

Katakanlah—sebelumnya aku hanya ingin mengulas ketentuan mengenai senjata tajam saja karena ketentuan perihal senjata api sekarang bisa juga masuk dalam ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme—ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat ini berbunyi :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.

Tidak ada penjelasan dalam UU ini, dan maksud dikeluarkannya untuk apa, membawa dengan tujuan apa, pada prakteknya tidak dipedulikan, cukup dengan anda membawa parang yang itu bukan untuk ke kebun, maka anda akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan UU ini, walaupun memang ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :

- yang dipergunakan guna pertanian;

- untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

- untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau

- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Entahlah situasi politik atau permasalahan apa yang terjadi ketika UU ini dikeluarkan dengan menggunakan UU Darurat tetapi yang jelas UU ini sesungguhnya dibuat dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak, sehingga dikeluarkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR), ya kalau sekarang mungkin sama seperti Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), contohnya ya ketika presiden mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian perpu tersebut ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 15 Tahun 2003, maka konsekuensinya kita akan menyebut UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagai UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme meskipun isinya hanya penetapan perpu dimaksud, singkatnya UU-nya nomor 15 Tahun 2003 namun isinya Perpu Nomor 1 Tahun 2002, nah bagaimana dengan UU Darurat Nomor 15 Tahun 1951 ini?

Bahwa UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) dalam perkembangannya sampai saat ini masih berlaku dalam artian tidak pernah ada dilakukan pencabutan terhadap UU dimaksud ataupun tidak adanya UU atau ketentuan baru yang mengatur hal yang sama yang kemudian menyatakan bahwa UU Darurat ini menjadi tidak berlaku, begitupun dalam perkembangannya keadaan tidaklah dalam masa darurat atau sementara,oleh karenanya UU Darurat tersebut perlu ditetapkan menjadi UU, sehingga pada tanggal 4 Februari 1961 Presiden dengan persetujuan DPR telah menetapkan dan mengundangkan UU Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).

Sebagai konsekuensinya UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi UU Darurat melainkan UU (biasa) dan nomenklatur UU Darurat sudah tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, untuk itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi UU Nomor 12/Drt/1951 atau UU Nomor 12 Drt 1951.

Kenapa tertulis UU Nomor 12/Drt/1951 atau UU Nomor 12 Drt 1951, itu tidak lain karena UU Nomor 1 Tahun 1961 menggebyak uyah, memukul rata atau singkatnya menetapkan semua bentuk UU Darurat dan Perpu yang ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi UU, dengan begitu penyebutan tetap dengan menggunakan nomor dan tahun yang sama/peraturan aslinya hanya dengan penambahan Drt yang berarti UU tersebut berasal dari UU Darurat, contoh lain bisa kita lihat dulu ada istilah Penetapan Presiden, sebutlah yang terkenal itu Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dulu penpres itu dijadikan UU dengan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang, dimana dalam perkembangannya Penpres ini kemudian disebut dengan nama UU Nomor 11/Pnps/1963 yang artinya sama UU tersebut berasal dari penetapan presiden, yah meskipun kemudian di era reformasi dicabut melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan UU Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Pesan : Hati-hati bawa Sajam, dan jangan lagi menyebut UU Darurat!

ketentuan terkait bisa dilihat dibawah :

UU Darurat Nomor 12Tahun 1951

UU Nomor 1 Tahun 1961Tentang Penetapan Semua Undang-UndangDarurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah adasebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang

Penetapan PresidenNomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi,

UU Nomor 5 Tahun 1969tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden SebagaiUndang Undang

UU Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan UU Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

HIV/AIDS

2011-12-01T19:51:00.002+07:00

"Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha Dari HIV dan AIDS”

S E M U A D A P A T T E R K E N A

lawan dan perangi!

mari mulai dengan pencegahan..

setia pada pasangan, bila terpaksa pake kondom, jauhi narkotika dan psikotropika, sterilisasi jarum suntik

HIV tidak menular dari bersalaman, berpelukan, batuk, bersin, bekerja satu ruangan, memakai peralatan rumah tangga seperti alat makan, telpon, kamar mandi, juga tidak menular dari memakai fasilitas umum seperti kolam renang, sauna.

ANIMATOR VS ANIMATION -- Trilogy

2011-11-06T12:31:00.002+07:00

keren karya Alan Becker

Animator Vs Animation -- Victim (2006)

Animator Vs Animation 2 -- The Chosen One (2007)

Animator Vs Animation 3 -- the revenge : god must be die! (2011?)

mulialah para pelacur itu..

2011-11-06T00:40:00.003+07:00

mulialah para pelacur itu..
mereka yang menjajakan tubuhnya
dalam remang disimpang jalan..
mereka yang tak bergunjing
tak melanggar hak.. tak perlu sikut sesama..
tak perlu hidup dalam kompleknya permasalahan dunia
karena hidupnya hanya dalam transaksi..

mulialah para pelacur itu..
dalam bayang bekerja samar
memberi warna dari apa yang dipunya..
kesenangan bermanfaat meski sesaat
tiada meninggalkan jejak..
tiada menyisakan rasa
karena hidupnya tak pernah nyata..

mulialah para pelacur itu..
mereka yang selalu dihina
dicap jelek sebagai pembawa bencana..
bersama aroma busuk disekelilingnya
kader-kader iblis dan syetan..
kutuk Tuhan teriak kita
ya kita yang merasa lebih baik darinya..

demi Tuhan, mulialah para pelacur itu..

tak salah kiranya menyatakan bahwa istri hanyalah pelacur bagi suaminya.. mahar adalah harganya dan perceraian tidak lebih dari akhir sebuah transaksi, lihatlah mereka yang tak saling sapa.. malah mereka meributkan harta,

alangkah miris merebutkan pewaris..
bukankah semua menjual apa yang ada pada diri?
masihkah kita menganggap para pelacur itu hina dan kita jauh lebih mulia dari mereka..

Presiden dan multiple choice, catatan sikap dalam perkara Bibit -- Chandra

2011-11-06T00:18:00.001+07:00

Susilo Bambang Yudhoyono aka SBY

Seorang profesor bertanya dalam satu perkuliahan hukum yang aku ikuti, katanya “apa yang terjadi bila dalam 1 jam presiden mengumumkan bahwa tak ada sistem ekonomi yang berlaku di negeri ini?” sejenak aneh memang terdengar pertanyaan itu, namun si profesor sebenarnya ingin menanamkan bahwa tentu saja tak akan terjadi apapun di negeri ini bila sistem ekonomi tidak berjalan, karena pasar baik tradisional maupun modern akan tetap berjalan pada transaksinya, tak akan ada ekses secara langsung yang begitu besar—bila tak boleh mengatakan tidak ada ekses sama sekali—dibandingkan bila pertanyaannya adalah “apa yang akan terjadi bila sistem hukum kita dalam 1 jam tidak berlaku?” akhirnya pertanyaan tersebut menjadi make sense, menjadi masuk akal, karena tidak terbayang deh apa yang bakal terjadi bila kaidah2 yang berupa suruhan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku, membayangkannya saja langsung terbersit belasan, puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan list setebal buku telpon dalam pikiran nakal atau bahkan kotor ini tentang apa yang akan aku lakukan dalam 1 jam..hmm..mulai dari mana ya? Jadi teringat tetangga seksi, cantik, montok, bahenol anak pak Lurah, pengen netbook VAIO 10 inchi, pengen komunikator, pengen PS3, pengen jaket kulit, pengen duit banyak, pengen hmm.. sayang cuma 1 jam..

Ah udah ah, mengkhayal mulu.. tapi pesannya mungkin adalah betapa pentingnya hukum di suatu negeri, dengan begitu hukum pun harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai, sesuatu yang bebas dari intervensi, sesuatu yang supreme.. tapi hukumkan juga dibuat manusia, jadi ga’ ada hukum yang bebas nilai protes temanku di satu saat, betul memang seperti tebakan “telur dan ayam, mana yang lebih dahulu” tidak akan pernah menemukan titik akhir, dalam konsep bernegara, kekuasaan membentuk hukum atau kita sebut saja UU itu memang ada pada lembaga legislatif, pelakunya dipilih oleh mekanisme yang diatur pula oleh UU yang dibuat oleh legislatif lagi dst..yang mungkin ga’ akan ada akhirnya, tapi seharusnya kita melihat bahwa kekuasaan apapun itu di dapat dari hukum, sehingga titik disitu.. jangan lagi peduli apakah hukum itu didapat dari ketua suku, preman pasar atau bahkan Tuhan sekalipun, maka dengan begitu yang supreme itu hukum! bukan siapa-siapa..

Kemarin aku turut ayah ke kota halah.. mendengar maksudku eh menonton ding, emang jamannya RRI he3x.. pidato presiden mengenai sikap terhadap rekomendasi Tim 8, tim independen yang dibentuk dengan Keppres Nomor 31 Tahun 2009 yang bertugas untuk mem-verifikasi fakta dan proses hukum atas kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, 2 pimpinan KPK non aktif itu.. pidato yang menurut beberapa kalangan itu agak mbulet, berputar-putar dan tidak tegas, itu pada pokoknya mengisyaratkan bahwa kasus Bibit dan Chandra selanjutnya kita sebut BC saja, bukan Buaya dan Cicak, tidak dilanjutkan ke pengadilan sebagaimana Pak SBY bilang “solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan” lah terus mekanismenya apa?, kata para peserta nobar (nonton bareng) di mess jalan A. Yani No. 8 Tamiang Layang, bila memperhatikan rekomendasi Tim 8 poin 1 maka opsinya adalah : a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian; b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini. Senada sedikit tak berirama Bapak SBY ini selanjutnya mengatakan “Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik (Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan), serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung. Nah-nah bakal banyak interpretasi atas pernyataan itu kata peserta nobar disebelahku, sebab bila Kapolri dan Jaksa Agung tidak melaksanakan “instruksi” itu kan juga ndak masalah, wong proses hukum itu dilarang intervensi kok, desahnya.

Tapi udahlah, terlepas dari apa yang akan dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung kita hanya bisa menunggu, disini aku hanya ingin berbagi dengan para pembaca tulisan ini yang budiman dan pembaca majalah bobo..kep yang budiman juga he3x.. tentang 3 opsi yang ditawarkan oleh Tim 8enam eh 8 thok.. yaitu :

Pertama, Penghentian Penyidikan, yaitu kewenangan penyidik (vide Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP) untuk menghentikan perkara yang sedang ditanganinya dalam masa penyidikan, arti penyidikan sendiri sejatinya adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana (TP) yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Penghentian penyidikan atau yang kerap dikenal dengan SP3 singkatan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana penghentian dapat dilakukan karena : satu, tidak terdapat cukup bukti; Dalam perkara BC, penyidik Polri menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang menyatakan BC melakukan TP penyalahgunaan wewenang dan pemerasan, dimana disampaikan adanya alat bukti keterangan saksi berupa 18 saksi a charge, atau saksi yang memberatkan atas sangkaan kepada BC, ada pula alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti petunjuk, yakni kesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan telah terjadi TP itu sendiri, ini bisa di dapat dari kesesuaian keterangan saksi-saksi, surat, dan barang bukti lain seperti print out telpon, parkir dll. Dalam kesimpulan dan rekomendasi Tim 8 menyatakan bahwa penyidik tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa BC, nah apalagi opsi ini yang dipakai oleh penyidik Polri dalam kasus BC maka sebenarnya masih ada dugaan BC melakukan TP atau bahasa anehnya tu presumtion of guilty hanya saja tidak terdapat cukup bukti, waduh gimana ya ngejelasinnya ntar mbulet juga yang jelas konsekuensi bila pilihan ini diambil adalah apabila terdapat bukti baru atau novum perkara BC dapat lagi diangkat atau dilakukan penyidikan lagi. dua, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; Bahwa apa yang dilakukan BC bukanlah tindak pidana, katakanlah seperti adanya konvensi di tubuh KPK dalam hal menandatangani surat larangan bepergian ke luar negeri atau surat cegah tidak perlu melalui rapat pimpinan kolektif cukup ditandatangani pimpinan yang menanganani kasus tersebut, atau KPK berhak kok mencegah siapapun ke luar negeri ga’ harus menjadi saksi atau tersangka dulu misalnya.. tapi bila opsi ini yang diambil akan menjadi aneh, ya mau dikemanakan bukti yang katanya ga’cukup yang dimiliki oleh penyidik Polri, pertanyaannya adalah apakah 18 saksi a charge dan ahli itu berbohong? bila ya, tangkap saja semuanya kenakan pasal memberi keterangan palsu, ya ndak? tiga, Dihentikan demi hukum, Kalo ini jelas tidak mungkin deh, karena yang dimaksud dihentikan demi hukum ini antara lain perkara tersebut ne bis in idem atau pernah di putus di Pengadilan, kata lainnya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim, prinsip ini diatur dalam Pasal 76 KUHP, alasan lain dihentikan demi hukum bisa jadi karena si tertuduh meninggal dunia (Pasal 77) atau karena perkara tersebut sudah daluarsa (Pasal 78 KUHP).

Kedua, bila perkara itu sudah di P-21 oleh penuntut umum dalam hal ini lembaganya adalah Kejaksaan yang berarti hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diteruskan penuntutannya, berkas perkara, tersangka serta barang bukti dah diserahkan penyidik, maka penuntut umum dapat mengeluarkan P-26 atau SKPP, singkatan dari surat ketetapan penghentian penuntutan, yang diatur dalam Pasal 14 huruf h Jo Pasal 140 ayat (2) KUHAP, dengan alasan-alasan yang sama dengan penghentian penyidikan di atas, nah jadi opsi apa yang akan dipilih dalam dalam perkara BC? Oya lupa sebenarnya ini perlu diingat juga bahwa tindakan penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan, dapat diajukan keberatan berdasarkan alasan hukum dan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut oleh penuntut umum kalau itu penghentian penyidikan, oleh penyidik kalau itu penghentian penuntutan dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk keduanya dengan mekanisme yang mereka sebut praperadilan (Pasal 80 KUHAP), nah loh..

Ketiga, Menggunakan Asas Oportunitas Jaksa Agung yang artinya hanya Jaksa Agung yang dapat melakukan hal yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 ini yakni “mengesampingkan perkara demi kepentingan ~~presiden~~ umum”, yang menurut bahasa rekomendasi Tim 8 “mendeponir perkara ini”, atau deponering, yang juga mewarnai pemberitaan media belakangan ini, namun sebenarnya istilah deponering ini tidak tepat bahkan mungkin agak menyesatkan untuk dipakai dalam hal mengesampingkan perkara karena deponering sendiri merupakan bentuk kata benda dari deponeren, menurut definisi dalam bahasa aslinya boso londo artinya menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi maupun perpajakan. Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren (Perusahaan itu ingin mendaftarkan nama merknya). Gedeponeerde merk = merk terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan atau pendaftarannya disebut deponering. Deponeren jaarstukken = laporan tahunan. Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang, Jij kun je afval in deze ton deponeren (Kamu bisa membuang sampahmu di tong ini). Sedangkan mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Tim 8 ataupun berita-berita di media adalah bukan deponering, melainkan seponering, bentuk kata benda dari seponeren. Seponeren artinya terzijde leggen (menyampingkan), niet vervolgen (tidak menuntut) dan terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Het Nederlands Strafprocesrecht (KUHAP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas. Lah istilah aja kok ya sampe salah begini sih.. lanjut, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan ~~presiden~~ umum adalah kepentingan ~~presiden~~ bangsa dan negara dan/atau kepentingan ~~presiden~~ masyarakat luas.. dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Terus maknanya apa, kalo menurut pendapat pribadiku nih yang namanya mengesampingkan perkara itu artinya adalah telah benar terjadi tindak pidana dalam hal ini bahwa benar BC telah melakukan TP penyalahgunaan wewenang dan pemerasan namun perkara tersebut dikesampingkan karena terdapat alasan kepentingan yang lebih besar yang harus dijaga yang disebut dengan kepentingan ~~presiden~~ umum itu, nah berikutnya apa ukuran kepentingan ~~presiden~~ umum itu? Ini yang agak repot memang karena UU tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan ~~presiden~~ umum tersebut sama halnya dengan apa ukuran negara dalam keadaan darurat.

Tapi bila memaksakan diri untuk menterjemahkannya yang jelas ada dua yang disebut kepentingan ~~presiden~~ umum yaitu kepentingan ~~presiden~~ bangsa dan negara, dalam hal ini bisa jadi adalah subyektif ~~umum~~ presiden, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, gimana kalo kita lihat lagi apa kata Si Bapak SBY dalam pidatonya “Dua hari yang lalu saya juga mempelajari hasil survey oleh Lembaga Survey yang kredibel yang baru saja dilakukan, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita memang benar-benar terbelah.” Nah loh apa yang dimaksud Mr. President ini dengan masyarakat terbelah, emang duren..belah, emang ~~dada~~ rambut..belah, tapi kalo maksudnya seperti pameo lama yang cukup dikenal oleh banyak—kalo ga’boleh klaim semua—warga negara Indonesia yaitu “seperti pinang dibelah dua” bisa jadi artinya masyarakat kita tu mirip-mirip, bisa jadi mukanya, kelakuannya, pikirannya, bahasanya he3x.. asal saja jangan salah satu sisi pinang yang terbelah itu busuk, wah kalo itu aku ga’tau deh mana masyarakat yang busuk mana masyarakat yang baik..hmm.. tapi bila yang dimaksud bapak presiden esbeye ini, masyarakat kita terbagi menjadi dua kubu, pendukung BC dan pendukung Polri (dan kejaksaan) sebagaimana gerakan berjuta-juta di dunia maya ini seperti gerakan 1.000.000 facebookers dukung chandra hamzah & bibit samad riyanto, gerakan 1.000.000 facebookers dukung pencopotan kapolri, 1.000.001 facebooker mendukung Kinerja Kepolisian R.I, gerakan 1000.000 pendukung polisi & jaksa menyeret oknum KPK & kroninya dstnyalah yang berjuta-juta itu adalah ukuran presiden hmm.. mestinya SBY buat akun juga.. mungkin dengan relatitionship status : complicated. wkwkwk.. balik, mungkin inilah yang dimaksud dengan kepentingan ~~presiden~~ bangsa dan negara menurut presiden sehingga beliau ini takut masyarakat dunia maya yang berjuta-juta ini akan baku hantam, baku pukul, baku gontok, dan baku-baku lainnya yang berbahaya.. bila itu, ya no comment deh..

selanjutnya, apa yang disebut dengan kepentingan ~~presiden~~ umum adalah kepentingan masyarakat luas, ada adagium latin menarik yang berbunyi solus populi supreme lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, wah menterjemahkannya juga sulit, tapi maksudnya hukum dan segala tetek bengek peraturan perundang-undangan dapat disimpangi oleh keselamatan rakyat.. karena esensinya hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya rakyat untuk hukum. dalam perkara BC, dapatkah dikatakan demikian?, ga’taulah tapi kalau masih memakai term ini menurutku kepentingan ~~presiden~~ masyarakat luas itu harus tetap diterjemahkan dalam suatu sistem kenegaraan, nah yang paling cocok adalah dengan dikeluarkannya Ketetapan oleh MPR atau yang dulu ya sampai sekarang sih kita kenal dengan TAP MPR, sebagai bentuk sikap (politik) ke dalam dan keluar dari yang namanya bangsa, negara, dan tentu saja masyarakat luas Indonesia.

Ah udahlah cape juga ngomongin beginian bukankah proses hukum itu ga’ boleh intervensi katanya, toh sedari awal Tim 8 hanyalah bentuk baru dari intervensi kepala negara dan kepala pemerintahan, lihat saja sehari mendengar rekaman penyadapan sudah “menginstruksikan” untuk menangguhkan tahanan BC, non aktifkan kabareskrim SD dan Waja AHR, periksa Anggodo.. aneh? Toh bagiku sendiri, bila asas keadilan yang harus dipertimbangkan sebagaimana disebutkan Presiden di atas, jalan satu-satunya adalah meneruskan perkara ini ke Pengadilan karena sejatinya kata “PENGADILAN” sendiri sudah menjadi bukti yang cukup bahwa semua proses peradilan adalah untuk mencari dan menemukan KEADILAN, tidak saja untuk BC sendiri karena bila dinyatakan terbukti meyakinkan tidak bersalah, paling tidak menjadi bebas dari cap fintah yang ga’akan terhapus hanya dengan dihentikannya perkara ini, adil juga untuk para 18 saksi, ahli, pelapor, yang merasa korban, penyidik, penuntut umum dan tentu saja kita para peserta nobar dan tak perlulah kiranya kita mendzalimi kepolisian dan kejaksaan.

Kata Presiden masih dalam pidato 23 Nopember 2009 malam itu “dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan” pengen juga komentarin ini tapi udah ah dah berhalaman-halaman ini, lagian mending ngerjain kerjaanku yang masih banyak, ngerjain para penganiaya, para pencuri, para pembawa senjata tajam yang buat kita was-was hidup di bumi tercinta ini, ngerjain semuanya yang hanya membutuhkan keyakinan dan sedikit bukti yang cukup karena pelaku-pelaku itu selalu berdalih, ngelak, mangkir, berkeras mengatakan tidak melakukannya, ngerjain semua pekerjaan yang tidak mendapatkan kepercayaan publik..

Akhirnya sebelum aku tutup tulisan ini aku ingin mengutip sedikit kalimat masih dalam pidato presiden ini “apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang ‘bocor’ atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus, rumor, atau tegasnya fitnah yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY, fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.”

Tulisan ini sesungguhnya dan sebenarnya adalah pendapat pribadiku saja, tidak menggambarkan sikap/pendapat intitusi dimana aku bekerja, jika masih ada yang bilang begitu.. fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan.. mungkin he3x...

transkrip Pidato SBY lengkap dapat dilihat disini

PS : tulisan ini diambil dari Catatan di Facebook

by me on Wednesday, November 25, 2009 at 10:13pm

KATAKANLAH, INI CINTA..

2011-11-02T23:46:00.003+07:00

Tangan itu kembali menahan niatnya. Seorang laki-laki duduk berdua dengan kekasihnya di suatu beranda senja dengan rapinya riakan angin yang kejar-mengejar. Lima bulan sudah sejak lagu-lagu dengan syair Italia bertema renaisans songs sebagai pertandanya berlalu. Dari pengamatan luar hubungan mereka baik-baik saja, tidak! tidak cuma dari luar, dari dalam pun tampak baik-baik saja. Ya memang baik-baik saja…

Upaya untuk saling berbagi telah dilewati dengan warna yang tak lagi biasa, paling tidak untuk mereka berdualah. Bukankah upaya untuk saling mengenal lebih itu memang tak biasa walaupun itu adalah hal biasa, hal yang biasa dalam cinta.

Batin itu bergolak, di dalamnya laki-laki itu merunduk tertatih seolah sedang menahan, memikul beban yang luar biasa berat, tetapi bila melihat kerut pengalaman yang memancar dari sorot matanya. Dapat kita pastikan, bahwa ia telah melewati beberapa hal yang jelas lebih berat dalam hidupnya.

Tetes yang disusul tetes lainnya dengan balutan keletihan itu seolah berkata bisa mendapatkan cintamu itu anugerah sayang, sama seperti hidup. Hidup itu anugerah!

Meskipun hadir di dalamnya, tentulah cinta bukan ruang dan waktu, cinta tidak serta merta menyapa begitu saja. Cinta bagi mereka yang benar mengalaminya adalah sebuah pergulatan antara dalamnya pikiran dan luasnya hamparan perasaan.

Memang sih pergulatan keduanya tidak selalu menghasilkan nilai. Hasrat, nafsu, seks bisa jadi adalah hasil produk dari pergulatan itu. Akhirnya cinta tidak lebih adalah sebuah permainan rasa yang akan membuat kita selalu salah dan tidak pernah benar. Cinta akan menjadi sebuah ruang gelap yang berada di pojok bersarang laba-laba dengan sebuah bolam yang memancarkan sinar berwarna kuning-merah-suram layaknya film porno murahan dengan juntaian kabel mencapai dada bercaping menutupi wajah, tidak lebih.

Bagaimana bila itu adalah bagian dari cara untuk saling mengenal, semacam memberi justifikasi, kerut di dahinya itu seakan berteriak aku belum mengenalmu sayang, selama ini aku bersama siapa?… hey, siapa kau yang berada di sampingku?

Senang-sedih, tawa-tangis, okelah itu bagian darinya, aku percaya kamu tak malu berada di sampingku, jalan bersamaku. Tapi aku ragu kamu tak malu dengan tubuhmu yang mungkin kurang seksi, tapi, bukankah sudah pernah kukatakan padamu sayang kalau itu bukanlah ukurannya. Yah, kamu memang, mau tidak mau, suka tidak suka harus mengakui itu, bahwa di luar sana masih banyak perempuan yang lebih cantik, seksi, montok, bahenol dengan sepasang payudara indah yang besarnya sangat proporsional.

Itulah persoalannya, cinta tidak mengenal moralitas, cinta tidak mengenal norma, cinta terbang bebas semaunya di luar kekangan ruang dan waktu.

Bukan saja hal yang baik, kenapa harus ditutupi, kenapa harus disembunyikan, kenapa mesti takut untuk mengakuinya… Suasana turut bicara.

Sudah jangan mengelak, itu jelas terlihat sayang, bagaimana kamu menghindar dari tatapan itu. Sampai detik ini aku belum mengenal kamu secara kaffah sayang. Aku belum atau mungkin tidak boleh memahaminya???

Kenalilah dirimu, kata Plato… dan kau akan mengenal Tuhanmu lanjut Muhammad. Masuk akal memang, bukankah cara mudah untuk mengenal sesuatu dengan mengenal produknya. Kita akan mudah mengenal SONY bila mengenal tape, televisi, handycam dan produk lainnya. Pun berlaku sama untuk SIEMENS, HONDA, Depot VINA belakang Kampus, Masakan Padang SAKATO dekat terminal, LDG dengan rutenya dst.. dst...

tidak berbeda dengan manusia omongan, perilaku, cara berpakaian, gerak dari tiap lekuk tubuh dan semua produk pikiran serta perasaan adalah gambaran itu.

Bahkan dalam kitab klasik, seni berperangnya Sun Tzu, mengenal kekuatan lawan dan kita adalah kunci untuk memenangkan pertempuran. Dalam konteks ini kita akan memenangkan pertempuran cinta sayang. Jangan biarkan dia membuat plot seenaknya, cinta harus undercontrol. Bukankah kita yang membuat awal itu dan kita harus tau kapan dan dimana akhirnya, kalau perlu never ending sayang.

Kita bukanlah pengarang yang harusnya mati dan membiarkan cerita karangan itu berjalan sendiri secara bebas. Kita adalah hasil karangan kita, aku dan kamu.

Dan harus kamu tau sayang, dalam cinta tidak cukup hanya itu, aku juga ingin tau gelombang emosi yang menari dalam hatimu, desiran darah yang senantiasa teratur dan tertib bolak balik dalam nadi dan venamu, aku juga ingin tau seberapa cepat atau lambatnya deguban jantungmu… dan bagaimana gejolak hasrat itu bila kau berada tepat-dekat di sisiku. Katakan, aku tidak sama dengan laki-laki lainnya bukan?

Hitam mulai menggelayut di gurat-gurat semesta, gila memang akal manusia yang kemudian melahirkan cara-cara guna menaklukkannya. Cara-cara penaklukkan yang kemudian hadir disekeliling kita.

Entah kenapa dengan mereka yang tidak bosan, kenapa semua orang yang sedang jatuh cinta atau sedang bermain dengannya tidak pernah jemu atas situsi dan kondisi yang hampir-hampir absolut rutin dan sama. Coba simak kata-kata berikut, sayang kamu sudah makan? Hari ini kamu kemana aja? Melakukan apa aja? Jaga diri, jangan cape nanti sakit.. atau aktifitas ini, makan bareng, nonton bareng, jalan-jalan mengunjungi tempat yang 1,2,3,4,5,6, 20 minggu yang lalu telah dikunjungi.

Apa mereka tidak kehabisan kata dan tema atau sama-sama mencoba melupakan itu, seolah amnesia, dimana semua adalah hal baru, hal yang luar biasa, hal yang sungguh mengasyikkan. Betulkan, gila memang pikiran yang mengkondisikan keadaan ini.

Dari jauh disampaikan kicau cakrawala, terlihat laki-laki itu berpikir dengan keras, apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh kekasihnya. Karena upaya itu selalu saja kandas dengan satu kalimat sakti, nanti bila semua telah legal.

Sang perempuan biasa diam dalam bicaranya, diam dengan kondisi yang entah terpaksa atau tidak, dirasakan sebagai kondisi yang menyenangkan. Perempuan itu mungkin saja bahagia bisa melewati sebagian masa dengan kekasihnya.

Perempuan itu memang tak banyak menuntut, setiap pertemuan yang diminta kekasihnya selalu saja dipenuhi, disanggupi dengan senyum tanpa terbebani sedikit pun, walau lelah menghadapi hari sangat tampak menyilaukan membungkus tubuhnya.

Perempuan itu memang pintar menyimpan kebanggaannya dalam kerendahan diri, menelikungi rasa kagumnya dengan kewajaran, mengubur rasa sayangnya dalam diam.

Diam merupakan lukisan sempurna untuk menggambarkan sosok sang perempuan, juga cintanya.

Berpikir dengan keras untuk menaklukkan sang kekasih? Tidak! tentu saja tidak, perasaan yang dari tadi hanya mampu melihat coba ikut andil dalam kecamuk itu. Laki-laki itu kini mengalami konflik internal dalam dirinya, ia hanya termangu melihat perkelahian sengit antara pikir dan rasanya seolah menunggu, siapa yang menang dan akan kembali menguasai dirinya. Batin itu kembali bergolak.

Stop! Ini bukan perkara penis atau vaginakan? Betul memang kalau sang kekasih selama ini selalu saja dijadikan pelampiasan imajinasi dalam tidurnya juga kamar mandinya. Bukankah kalau hanya seks itu bisa didapatkan dimana saja. inikah pikir atau rasa was-was yang hadir dalam diamnya sang kekasih?

Mulut teko akan selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam teko. Terdengar lirih, hentikan berpikir kalau aku hanya ingin menikmati tubuhmu…

Aku hanya ingin mendapat perhatian lebih dari kamu sayang,

Aku iri melihat semua kau perlakukan sama, pun denganku,

Aku hanya ingin berbeda dengan yang lainnya,

Aku hanya ingin kamu bilang sayang, kangen tanpa harus aku minta kamu ucapkan,

Aku hanya ingin malam ini milik kita,

Aku hanya ingin melewatinya dengan cinta,

Aku hanya ingin lebih mengenal dirimu…

Mereka memang baik-baik saja, paling tidak bagi kawan, teman, saudara bahkan orang asing yang melihatnya. Mereka masih duduk berdua, lama sepeninggal senja. Si laki-laki tetap berupaya dengan gerakan wajar yang hanya bisa dilihat dari slow motion untuk merasakan getar-getar dilembutnya kulit sang kekasih. Masih tetap tak berputus asa untuk menghadirkan gejolak hasrat sang kekasih dalam riak angin yang tetap kejar mengejar, lima bulan sudah dan tetap saja tangan itu kembali menahan niatnya.

Bukit Cemara Tujuh B-15 Senin, 03 Oktober 2005. 12.30an am.

Setelah 02 April malam itu baru kudengar suara yang berbeda darimu sayang, suara yang hangat, seksi, penuh kemanjaan. Suara yang berbeda di 01 Oktober siang itu…

SUPER BODY

2011-08-21T00:42:00.000+07:00

KITA HARUS INGAT

Paling tidak kita harus ingat bahwa kehadirannya adalah sementara seperti dibanyak negara, disaat ramainya pembentukan wacana bahwa lembaga yang telah dan lama ada tidak lagi dipercaya, tapi toh sepantasnya kita masih bertanya, benarkah masyarakat telah tidak lagi percaya pada lembaga-lembaga itu, bukankah masalah-masalah yang ada masih tetap dielesaikan dalam koridornya? adakah ukuran penyelesaian perkara yang menurun? dimana letak ketidakpercayaannya?

Paling tidak kita harus ingat bahwa kelahirannya adalah untuk mengejar dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh manusia-manusia kotor penghisap darah rakyat itu, kelahirannya tentu untuk menghancur-palu-kan sekat yang tidak mampu ditembus oleh lembaga yang ada karena embel-embel eksekutif, mengejar para raksasa, tetapi betulkah pembiayaan operasionalnya malah jauh melebihi apa yang ia setorkan pada kas negara? Kenapa juga dia mengurusi semacam resepsi perkawinan, turut berbahagia membuka kado-kado tali kasih dan silaturahmi dari famili dan para handai taulan.. hmm.. bingkisan natal dan idul fitri wajib kita laporkan.

Paling tidak kita harus ingat, di belahan dunia manapun, di negara manapun saat ini semua upaya paksa harus berijin atau paling tidak terdapat persetujuan para pengadil ataupun lembaga yang meskipun dicecar dengan sebutan sarang mafia, sampai detik ini masih kita sebut sebagai benteng terakhir para pencari keadilan.

Tidakkah kita ingat di republik ini kita berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, kita berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, rasa takut berbuat ataupun tidak berbuat, tetapi bagaimana bila komunikasi kita terpantau dalam sebuah jaring ikan yang tidak memandang suspect atau bukankah kita. Bukankah seharusnya memakai target operasi siapa yang diduga, dialah yang dikuntit toh tentu juga dengan jangka waktu tertentu.. kerja intelijen? Bolehlah berdalih begitu tapi tidakkah kita ingat apapun produk intelijen tidak dapat dijadikan alat bukti! lihatlah, dimanapun para agen intel kerjanya selalu tertutup semua menjadi sah, mencuri, menculik, menyiksa bahkan membunuh sekalipun adalah sah dalam sebuah operasi intelijen dengan catatan tidak meninggalkan jejak karena bila tertangkap tak ada hukum yang dapat menolongnya adagium “sukses tak dihargai, hilang tak dicari” memang tepat, tapi sekali lagi produk intelijen tetaplah rahasia, tidak dapat dijadikan satu bukti apapun.

Tidakkah kita ingat sebuah proses peradilan haruslah fair, salah dan benar disanalah akan terungkap, sebuah putusan bebas bukanlah sebuah kegagalan bila memang sah dan meyakinkan tidak terbukti.. tetapi bagaimana bila para penyidik, para penuntut dan para pengadil itu dibawah koordinasi dan instruksi satu lembaga, pantaskah kita berkata “masuk sana bakal terhukum”, terus dimana esensi keadilan? Buat apa lagi dagelan beracara yang tidak lucu itu?

Tidakkah kita ingat, lord acton bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely dan kita harus ingat ia ekstra ordinary!, ia super body!

Tulisan ini di-upload sebagai catatan di facebook pada 01 Oktober 2009.

PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP)

2011-08-17T22:09:00.001+07:00

“Perkara Sampah Masuk Keranjang Sampah”

Bulan Juli lalu aku mendapatkan perintah untuk meneliti berkas perkara dari penyidik perihal dugaan “perbuatan tidak menyenangkan”, ini tentu saja bukan yang pertama aku “mendapatkan” perkara dengan sangkaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, namun bila aku ingat tidak dari semuanya saat tuntutan (requisitoir) dibacakan, aku membuktikan pasal ini, ya biasanya memang dalam berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik pasal yang dikenakan biasanya berlapis ataupun bersifat alternatif seperti Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 yaitu perbuatan secara tanpa hak membawa senjata penusuk maupun senjata penikam. Aku sih ingin cerita kenapa aku tidak membuktikan Pasal 335 itu, tidak lain karena setiap kali mendapatkan pasal itu, aku merasa perbuatan dari tersangka/terdakwa itu tidak memenuhi unsur dari Pasal 335 itu, namun anehnya selama kurang lebih 2 tahun aku bergelut dalam pekerjaan yang senantiasa dan selalu berhadapan dengan masalah ini, banyak sekali perkara yang dikerjakan penyidik menyelipkan Pasal 335 di dalam sangkaannya, ini menjadi mengingatkanku pada waktu kuliah dulu bahwa perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “pasal karet” adalah “keranjang sampah”, bahkan banyak yang mengatakan bahwa semua perbuatan dapat masuk dalam pasal ini, harusnya pasal ini dihapus, tapi benarkah demikian sederhana?

Sebelum mencoba mempreteli Pasal 335 ini, aku ingin sedikit melanjutkan cerita tentang berkas perkara yang aku dapat bulan juli tadi, ya tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik adalah tunggal, gambaran kasus posisinya kurang lebih begini “pelapor sebutlah A, tengah membuang 1 kantong plastik sampah di areal sekitar pasar desa, setelah membuang sampah tersebut A pulang dan kurang lebih 10 menit setelah itu, tetangganya si A katakanlah B yang tinggal di sekitar pasar, mengambil sampah yang dibuang si A, dimana selanjutnya membawa dan melemparkan sampah tersebut ke rumah A yang mengenai kaca depan rumahnya, karena merasa terhina, A kemudian melaporkan B atas perbuatan tidak menyenangkan.”, miris juga ketika mendapatkan perkara ini, “perkara sampah” yang masuk “keranjang sampah” ironis..

Baik kita akan coba membedah perbuatan tidak menyenangkan ini, pertama dengan melihat bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, disini aku memakai KUHP terjemahan/disusun R. Soenarto Soerodibroto (pada pokoknya KUHP mana aja sama karena semua berasal dari Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari jaman penjajahan Belanda di Indonesia (Nederlandsch Indie), jadi kalaupun ada perbedaan hanya pada penggunaan istilah dan susunan kalimat saja), dimana pasal ini berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Bahwa bila kita melihat rumusan bagian inti delik (delicts bestanddelen) tersebut maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa :

1. Pelaku adalah barang siapa, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

2. Bentuk perbuatan adalah memaksa, dimana yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, (R. Soesilo).

3. Objeknya adalah : orang, bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan kepada orang.

4. Dilakukan dengan Secara melawan hukum, singkatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalm arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919).

5. Cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif), yaitu dilakukan baik :

a. dengan kekerasan; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.. dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. atau dengan perbuatan lain; maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

b. dengan ancaman kekerasan; atau dengan ancaman perbuatan lain; maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.

5. Tujuan pembuat melakukan perbuatan (bersifat alternatif) :

a. orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu.

b. orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.

c. orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu.

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Dalam putusan Nomor : 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende Nomor : 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Bahwa penekanan pada unsur “memaksa” sebenarnya adalah logis, karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 ini bila kita kaji sesungguhnya termasuk dalam Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIII KUHP, dimana bila kita melihat tindak pidana atau katakanlah kejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwa seorang korban kejahatan tidak dapat berbuat-apa, tidak berdaya dan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana kehendaknya sendiri, kita bisa melihat misalnya Pasal 324, 325, 326, 327 KUHP mengatur tentang kejahatan perniagaan budak, Pasal 328 KUHP penculikan, 329 KUHP mengangkut orang ke daerah lain tidak sebagaimana perjanjian kerja, Pasal 330, 331, 332 KUHP perihal membawa lari anak dan/atau wanita belum dewasa, 333, 334 KUHP merampas kemerdekaan seseorang (menahan/mengurung seseorang baik karena sengaja maupun alpa), Pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan (?), Pasal 336 KUHP pengancaman (ada beberapa perbuatan alternatif di dalamnya.

Dengan demikian masihkah kita mengatakan bahwa Pasal 335 KUHP ini merupakan keranjang sampah? merupakan pasal karet? pasal yang dapat digunakan siapa saja yang merasa tidak senang akan ulah atau perbuatan seseorang yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dengan dalih melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana yang dilakukan A yang tidak senang akan tindakan tetangganya si B yang melempar rumahnya dengan sekantong plastik sampah. Bahwa benar salah satu cita hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, akan tetapi tidak semua “masalah” yang notabene-nya adalah dassolen yang tidak ketemu/klop dengan dassein harus diselesaikan lewat institusi yang bernama hukumkan?

Bahwa dalam kehidupan bertetangga kita semua mengharapkan ketertiban, kerukunan, namun tentu tidak jarang kita temui kerukunan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, katakanlah ada tetangga kita yang seringkali menyalakan tape/televisi/radio dengan suara yang keras hingga membuat bising (apalagi dengan selera musik yang berbeda), ada tetangga kita yang kebetulan rumahnya adalah sekretariat organisasi yang sering mengadakan pertemuan, rapat hingga dini hari, ada tetangga (perempuan) kita yang sering menerima tamu lelaki hingga tak kenal waktu dan banyak lagi tetangga kita lainnya yang kadang pikir, sikap, prilakunya tidak bisa kita terima, tapi pertanyaannya apakah semua harus kita selesaikan lewat institusi hukum? Tentu tidak bukan, untuk itulah dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga ada institusi yang bernama Rukun Tetangga (RT) ada institusi yang kita sebut dengan Rukun Warga (RW), ada institusi yang kita sebut dengan Kepala Desa beserta jajarannya, itulah institusi-institusi yang juga berperan dalam mewujudkan ketertiban, kerukunan dalam hidup bermasyarakat.

Cukuplah kita melihat berita-berita seperti Hamdani yang “melakukan pencurian” sandal bolong PT Osaga Mas Utama yang ia kenakan untuk mengambil air wudhu; nenek minah yang “mencuri” 3 buah kakao di Kebun PT. Rumpun Sari Antan untuk dijadikan bibit; Basar dan Kholil dengan 1 buah semangka; atau perbuatan tidak menyenangkan untuk CEO Buzz & Co, Sumardy si pengirim peti mati; perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Lim Ping Kiat yang dilaporkan dilaporkan PT ERA Indonesia ke Polres Jakarta Barat karena telah menulis surat pembaca karena merasa dirugikan saat membeli rumah di Taman Ratu melalui agen jasa penjualan rumah ERA Graha Asri, perbuatan tidak menyenangkan Hendarman Supanji yang dilaporkan Yusril Ihza Mahendra karena Pagar Kejaksaan Agung yang tergembok; perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan Nurdin Halid atas ucapan Saleh Iskandar Mukandar (Ketua Persebaya 1927) di salah satu acara di sebuah stasiun televisi yang mengatakan “Semua pengurus PSSI penipu”.

Hukum hendaknya membawa bahagia bukan sengsara..

OTAK NGERES

2011-07-27T00:09:00.002+07:00

PERAN (JAKSA) PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM

2011-07-16T00:24:00.001+07:00

Founding fathers republik ini telah mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) bukan kekuasaan (Machtstaat), konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”[1]. Sebagai konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka negara Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan berasaskan pada prinsip dasar dari negara hukum yaitu equality before the law yang artinya adalah setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH.[2] mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan 3 komponen kegiatan yaitu Pembuatan norma-norma hukum, Pelaksana norma-norma hukum tersebut dan Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.

Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana juga merupakan upaya untuk memberantas kejahatan.

SISTEM HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM.

Menurut Lawrence M. Friedman[3], sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.[4] Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.[5]

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan berhukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya—yang lebih sempit lagi—melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.[6]

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.[7] Dalam kondisi yang demikian ini menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.[8], masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.[9] Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Berdasarkan anggapan tersebut masih menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.[10] Meskipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara terdapat suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan, untuk itulah proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai dasar tersebut, tidak salah bila kita mengingat ahli hukum dari belanda Taverne pernah mengatakan, "Geef me goede Rechters, goede Rechters Commissarissen, goede Officieren Van Justitie en goede Politie Ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht goed bereiken” Berikan saya hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang buruk.

KEJAKSAAN DAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[11] Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan[12], dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (en een ondelbaar)[13].

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.[14]

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.[15]

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah[16], adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.[17]

Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa :

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan :

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan[18].

Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :

a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :

1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.

2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, locus dan tempus tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.

c. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.

d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).

e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.

g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tesangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.[19]

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan[20].

b. Melakukan pembuktian[21] atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.

c. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan[22] (requisitoir),karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.

d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya[23], maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP[24], jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.

e. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum[25], upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.

f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengelarkan SKPP (Surat Ketetapan Peghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum[26], SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah novum (bukti baru).

Bahwa selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.[27]

Bila melihat uraian yang telah digambarkan di atas, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[28], Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

[1] Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konstitusi kita memiliki Penjelasan dimana disana disebutkan “Negara indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)”, namun setelah amandemen dilakukan Penjelasan tersebut ditiadakan dan bukan lagi menjadi bagian dari konstitusi.

[2] Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979, hal. 102.

[3] Lawrence M. Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

[4] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001, hal. 28.

[5] Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hal. 27.

[6] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

[7] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran, http://jimly.com/pemikiran/makalah?page=3

[8] ibid

[9] Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, (Yoyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

[10] Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 21.

[11] Vide Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan.

[12] Vide Pasal 3 UU Kejaksaan.

[13] Vide Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan.

[14] Vide Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan.

[15] Vide Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan.

[16] Vide Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan.

[17] Vide Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan.

[18] Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 butir 7 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 3 UU Kejaksaan).

[19] Vide Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHAP.

[20] Surat dakwaan berisi tentang identitas terdakwa secara lengkap dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan. (vide Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP). Surat dakwaan sering juga disebut sebagai mahkota jaksa, karena surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan di persidangan, terbukti atau tidak terbukti tuntutan JPU, bebas atau lepasnya terdakwa dari tuntutan semua tergantung dari konstruksi dakwaan yang dibuat.

[21] Meskipun dalam KUHAP tidak dinyatakan demikian namun pembuktian atas kesalahan terdakwa menjadi tanggung jawab penuntut umum karena penuntut umum-lah yang mebuat surat dakwaan, dimana dalam Pasal 66 KUHAP disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

[22] Surat Tuntutan (requisitoir) dapat dikatakan sebagai kesimpulan atas pemeriksaan perkara yang diajukannya dalam surat dakwaan, yakni hasil dari penilaian, penelaahan yang menghasilkan keyakinan atas perkara tersebut..

[23] Vide Pasal 183 KUHAP.

[24] Lihat juga Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP dan Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan.

[25] Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau bandig atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 butir 12 KUHAP). Bahwa dalam perkembangannya saat ini yang dapat dikatakan sudah menjadi yurisprudensi, terhadap putusan bebas pun jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

[26] Adapun yang dimaksud dengan penuntutan dihentikan dengan alasan hukum yakni : perkara tersebut nebis in idem, artinya perkara tersebut sudah pernah diputus oleh hakim; tersangka/terdakwa meninggal dunia; perkara tersebut daluwarsa; mempertangguhkan penuntutan untuk sementara waktu karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan lain, dalam hal ini penuntutan hanya dihentikan sementara waktu. (vide Pasal 76, 77, 78, dan Pasal 81 KUHP).

[27] Vide Pasal 35 UU Kejaksaan.

[28] Pasal 8 ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah

NEGARA HUKUM (kita?)

2011-05-29T17:30:00.000+07:00

“Saya sering mengemukakan pentingnya menyusun dan merumuskan Konsepsi Negara Hukum Indonesia sebagai satu kesatuan sistem… bangsa Indonesia perlu menyusun satu blue print sebagai desain makro tentang Negara Hukum dan Sistem Hukum Nasional

yang hendak kita bangun dan kita tegakkan”

Kutipan diatas adalah sambutan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, SH. yang disampaikan dalam pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2005 yang dilaksanakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) tanggal 21-22 Nopember 2005 di Jakarta. Gagasan pembangunan hukum dalam konteks negara hukum “versi” Indonesia dewasa ini kembali marak khususnya pasca amandemen ketiga UUD 1945 yang memasukkan rumusan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) dan menghapus “Penjelasan” yang—sering dipertanyakan kelaziman, kekuatan hukum, dan ketidak-konsistenannya dengan batang tubuh—dahulu menjadi dasar Negara Hukum Indonesia dengan kalimat “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Tulisan berikut ingin turut menyoroti dan memotret konsepsi negara hukum Indonesia.

Istilah negara hukum dalam negara hukum Indonesia yang dalam Penjelasan UUD 1945 dulu adalah “negara berdasarkan hukum (rechtsstaat)” adalah sebuah genusbegrip dari pengertian negara hukum umumnya. Walaupun merujuk kata rechtstaats namun konsepsi ini tidaklah identik dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental, katakanlah Oemar Senoadji (1980) berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena menurutnya Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, dengan begitu Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila, pun begitu dengan Padmo Wahyono (1986) dimana menurutnya negara hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, artinya, digunakan dengan ukuran dan pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita. Ada kecenderungan interpretasi pula tentang negara hukum itu yang mengarah pada konsep rule of law seperti Sunarjati Hartono dalam bukunya “Apakah Rule of Law itu?”

Hari ini, istilah negara hukum bahkan sering dicampur-adukkan, yang kemudian dapat kita pahami adalah tidak lagi relevan membedakan antara konsep rule of law dan rechtstaat karena istilah ini kemudian menjadi sebuah gagasan, jargon, slogan universal tentang cita sebuah negara yang menghendaki hukum diatas segalanya, negara yang menolak kekuasaan lepas tanpa kendali, negara yang mengharamkan kekuasaan di monopoli oleh satu institusi, kelompok bahkan perorangan. Hendak dikatakan disini negara hukum adalah sebuah gagasan universal namun tidak sebagai sebuah konsepsi.

Negara hukum yang lahir di abad 19 memang lahir sebagai sebuah reaksi dan koreksi negara absolut yang berkembang sebelum itu, tetapi terlepas dari konteks itu menurut Satjipto Rahardjo (2003), negara hukum (rule of law) merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri, yakni berangkat dari akar sosial dan akar budaya Eropa. Sehingga sebuah gagasan negara hukum yang bersifat universal itu akan susah dalam mengakomodir semua konteks (negara). Sebab di samping artinya yang materiil, negara hukum itu bisa juga berwajah negara diktator, otoriter bahkan tiran bila mengartikannya secara formil, karena menurut Friedmann (1959) “any system of norms based on hierarchy of orders, even the organized mass murders of the Nazi regime, qualify as law”.

Dengan begitu, gagasan universal negara hukum ketika masuk dalam sebuah konsepsi suatu negara akan menyesuaikan dengan konteks akar sosial dan akar budayanya. Katakanlah perjuangan menegakkan negara hukum di Inggris yang menekankan pada hubungan hukum dan keadilan (just law) walaupun di Inggris tak ada piagam HAM dan Undang-Undang Dasar tetapi penegakan rule of law (yang materiil, just law) dan pemeliharaan HAM dapat dirasakan setiap saat oleh man on the street, di Amerika yang berkutat pada HAM, bahwa tegaknya rule of law adalah terjaminnya pelaksanaan HAM, Belanda menegakkan rule of law dengan memulainya dari persoalan: dapatkah suatu instansi pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah onrechtmatige overheidsdaad, dan detournement de pouvoir, Korea yang menjadikan rule of law tidak berbau asing yang membikin susah masyarakatnya, membubuhkan kata just diantaranya hingga menjadi the rule of just law dan Jepang dengan sadar lebih mengunggulkan moral di atas hukum. Lalu bagaimana dengan negara hukum kita?

Wacana tentang negara hukum sebagai bentuk ideal dari tipe kenegaraan memang tidak masuk dalam perdebatan para founding fathers dalam forum BPUPKI dan PPKI, yang mengedepan diantaranya perdebatan tentang dasar negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan ide/cita negara. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yang menjadi landasan negara hukum Indonesia bukanlah hasil kerja dari badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI) melainkan kerja pribadi Soepomo yang dimasukkan bersama-sama batang tubuh ke dalam Berita Republik Tahun 1946 dan Lembaran Negara RI Tahun 1959.

Selain juga dikarenakan founding fathers terlalu disemangati obsesi untuk membentuk satu bangunan negara yang khas Indonesia, seperti demokrasi menjadi demokrasi pancasila, ekonomi menjadi ekonomi pancasila, negara hukum menjadi negara hukum Indonesia/pancasila, trias politica dengan lembaga tertinggi MPR-nya, yang mengakibatkan Menurut Mukti Fadjar (2003) mengeliminasi gagasan universal dengan mengedepankan state atas society.

Namun terlepas dari perjalanan tidak mengenakkan setelahnya dalam beberapa orde/era, seperti kata Satjipto Rahardjo kehadiran orde/era yang buruk merupakan sebuah nececery evil sebagaimana Eropa menunggu berabad-abad dalam negara absolut untuk sebuah tatanan demokrasi dan negara hukum konstitusional. Namun yang terpenting menurut penulis, adalah “ke-kitaan” dari para founding fathers kita, yang menyadari betul bahwa Indonesia adalah institusi sosial yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri, berbeda dengan rule of law yang berangkat dari sebuah tatanan liberal yang sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme (yang berprinsip: hukum sama dengan undang-undang; tidak terdapat hubungan mutlak antara hukum dan moral; hukum adalah closed logical system), dimana keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat obyektif, tidak memihak/netral, dan otonom. Dimana tegaknya keadilan adalah tegaknya pelaksanaan peraturan dan prosedur.

Untuk mewujudkan sebuah sistem hukum nasional di bawah panji negara hukum Indonesia sebagaimana kutipan pembukaan SPHN di atas, kiranya kita tidak meninggalkan bahkan kudu wajib berpijak pada falsafah atau nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam alinea ke-4 dari Pembukaan UUD 1945 (ingat, kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 pada sidang tahunan MPR 1999 yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan UUD 1945), yang kita sebut Pancasila. Bukankah dari dulu mula dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari sumber hukum? Sedang kita pahami, bahwa dalam pancasila terkandung nilai-nilai dasar: (1). Moralitas/etika, salah satunya adanya prinsip freedom of religion di Indonesia yang berarti wajib bagi warga negaranya untuk memeluk agama tidak seperti di Amerika freedom of religion dapat berarti boleh tidak memeluk agama. (2). Kekeluargaan, kerukunan, keseimbangan dan musyawarah yang merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan, dapat dipahami dengan memadang bahwa negara yang memegang kekuasaan dalam rangka semata-mata sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan kelompok apalagi perseorangan. Bahwa keadilan harus dipahami sebagaimana Pound yang melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang dapat diberikannya kepada masyarakat yang berupa pemenuhan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tak ada kemakmuran tanpa keadilan dan tak ada keadilan tanpa kemakmuran, mungkin begitu sebagaimana cita-cita kita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Keberaniaan dan merdeka adalah unsur terpenting saat ini. Kita harus merdeka dan berani membalik semua tatanan hukum universal yang telah ada dalam sistem hukum kita dan menyatakan berikutnya bahwa ini hukum kita, bukan Anglo, bukan Kontinental, bukan Islam, tapi hukum Indonesia. Kedua tentunya meng-ada-kan kehendak kita itu. Katakanlah pendidikan tinggi hukum yang selama ini lebih—kalau tidak boleh berkata hanya—ditekankan pada pembacaan dan penguasaan peraturan perundang-undangan maka harus lebih mengutamakan doktrin hukum Indonesia yang mengedepankan moral dan keadilan. Kemudian menindak-lanjuti proyek besar yang belum selesai dari perubahan UUD 1945 diantaranya mengejawantahkan konsepsi negara hukum dalam bentuk rigid berupa sistem hukum nasional, penataan struktur/kelembagaan hukum guna menyesuaikan perubahan UUD 1945, dan penegakan hukum yang bukan penegakan prosedur dan pasal-pasal. Selanjutnya adalah kontrol atas itu semua, partisipasi rakyat dalam pembangunan hukum merupakan suatu keniscayaan. Akhirnya sebuah pembangunan negara hukum bukanlah peristiwa yang begitu saja terjadi, bukan taken for granted melainkan by design. Mungkin begitu.

KUTIPAN BULAN INI (ask not what your country can do for you -- ask what you can do for your country)

2011-05-29T00:01:00.006+07:00

John Fitzgerald Kennedy atau kerap di kenal dengan nama John F. Kennedy, Kennedy, John Kennedy, Jack Kennedy, atau JFK, Presiden Amerika Serikat ke-35, seorang gemini yang lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Brookline, Massachusetts, meninggal pada 22 November 1963 karena diterjang peluru Lee Harvey Oswald, Seorang mantan Marinir AS yang sempat membelot ke Uni Soviet, lahir pada tanggal 18 Oktober 1939 dan meninggal 2 hari setelah JFK meninggal saat akan dipindah dari mabes kepolisian Dallas ke penjara wilayah karena di tembak oleh seorang operator klub malam yang disiarkan langsung oleh media televisi, Jack Leon Rubenstein, lahir pada tanggal 25 Maret 1911 kemudian mengganti namanya pada 1947 dengan Jack Leon Ruby, biasa dikenal denan nama Jack Ruby, ia sendiri meninggal pada tanggal 3 januari 1967, karena penyakit semacam kanker paru-paru.

Baik JFK, Oswald maupun Jack Ruby, meninggal di Rumah Sakit Parkland Memorial.

Terlepas ada konspirasi atau tidak, hari ini tepat di ulang tahunnya JFK, aku hanya ingin mengutip kata-katanya yang mendunia itu yaitu "ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country", yang kira-kira terjemahan bebasnya “Jangan tanya apa yang negara dapat berikan kepadamu, tapi tanya apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu”.

Kenapa kutipan ini, menjadi kutipan hari ini, bukan kutipan dari Jack Ruby misalnya yang mengatakan alasan ia menembak Oswald adalah untuk “...saving Mrs. Kennedy the discomfiture of coming back to trial” tidak lain dan tidak bukan karena ini adalah bulan Mei, bulan yang tepat, bulan dimana kemarin kita memperingati 103 tahun Kebangkitan Nasional dan 13 tahun Reformasi, yang tepat untuk kita evaluasi, untuk bertanya apakah kebangkitan nasional itu adalah kebangkitan para pribumi penghisap pribumi? Kebangkitan para koruptor beramai-ramai menjarah negeri ini? Kebangkitan para begundal-begundal politik dengan lawakan-lawakan tak lucu di televisi? Apakah kebangkitan nasional itu berarti bahwa bangsa ini sudah tak punya harga diri? Baik dari menggunungnya utang luar negeri? Aset dan Sumber daya alam yang tersisa bak ikan teri? Dengan kemasan memuakkan pembangunan ekonomi..

Tak salahlah kita bertanya kawan, apakah reformasi hanya berupa pergantian baju dari lama menjadi baru, dengan pikir, sikap, prilaku lama yang seolah-olah baru? Sama sepertimu kawan, akupun tak tau, aku hanya ingin membalik quote dari John F. Kennedy tadi, ya membaliknya dan bertanya :

Kepada kalian para pemegang kuasa atas negara, JANGAN TANYA APA YANG SUDAH RAKYAT BERIKAN KEPADAMU SEMUA, TAPI TANYA APA YANG SUDAH KALIAN BERIKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA! YA APA YANG SUDAH KALIAN BERIKAN?!

LOKAKARYA PERKADERAN HMI '47

2011-05-27T22:13:00.001+07:00

Periode 2003-2004 sebuah Gambaran Singkat

Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban

dan sepanjang waktu, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu

(Prof.Dr. Kuntowijoyo)1

MUKADDIMAH

Tujuan yang termuat dalam Term of Reference2 Lokakarya Perkaderan (selanjutnya disingkat, LP) HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM (selanjutnya disebut HMI Hukum) yang merupakan amanat Rapat Anggota Komisariat (RAK) XII3 di Cangar, Batu, memiliki beberapa maksud yang antara lain pertama, bahwa LP mencoba menapaki jejak-jejak yang tertinggal di HMI Hukum di tiap masanya, ini penting karena beberapa alasan diantaranya karena minimnya sejarah tulisan (historiografi) dalam HMI Hukum, sedangkan selama ini hanya merujuk pada sejarah lisan,—yang hari ini mulai susah untuk diketahui disebabkan beberapa pelaku sejarah sudah tidak lagi berada di Malang—kemudian tidak terlacaknya draft-draft hasil RAK tiap periode4 padahal kita sadari bersama bahwa sejarah adalah sesuatu yang sangat berharga, sejarah adalah literatur yang tak tergantikan, karena sejarahlah yang akan mengikat kita dalam sebuah desain perkaderan HMI Hukum, bukankah karena sejarah pula kita terbentuk walaupun aliran posmodernis coba mendekonstruksi itu, mereka menuntut para sejarawan untuk mengakui bahwa bahasa (sejarah tulisan) bukan sekedar alat untuk menyatakan pikiran atau menyimpan ingatan tetapi memiliki kemungkinan menciptakan realitas, tetapi tentu kita juga harus menolak dekonstruksi ini sebagaimana Taufik Abdullah berpendapat; “tanpa keyakinan bahwa kebenaran empirik dan historis adalah sesuatu yang bisa didapatkan, kita hanya akan menggerayang dalam kegelapan”.5

Kedua, LP adalah sebuah jawaban dari pertanyaan zaman; dari mana kita mulai dan apa yang akan kita lakukan. Bahwa LP adalah titik min satu kesadaran HMI Hukum akan kondisi HMI yang semakin terpuruk, dimana Bang Agus—panggilan akrab kakanda Prof. Dr. H. Agus Salim Sitompul, sejarawan HMI—misalnya mencatat ada 40 indikator memudarnya gerak dan reputasi HMI6 yang diantaranya adalah; pola perkaderan HMI yang dirancang pertengahan abad 21 tidak sesuai lagi untuk memenuhi tuntutan zaman; kurangnya pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan agama Islam, khasanah ke-HMI-an dan keorganisasian; lemahnya manajemen organisasi, kurang berfungsinya lembaga-lembaga di HMI dan follow up perkaderan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya; memudarnya tradisi intelektual; HMI juga tidak punya gagasan, karya yang layak diketengahkan sebagai kontribusi untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan dan masih banyak lagi lainnya. Dengan begitu LP diharapkan dapat melahirkan out put pola perkaderan yang menzaman yang memang berangkat dan sesuai dengan kearifan kultur yang ada, dimana kontinuitas gelombang perkaderan HMI Hukum tiap periode berjalan terarah dalam sebuah desain besar perkaderan menuju tujuan HMI, dengan kata lain diharapkan tidak lagi terjadi keterputusan visi komisariat atau benturan perkaderan.

PADA MULANYA, MAAFKANLAH IDE ITU..

Adapun visi yang dibawa pada satu periode kepengurusan adalah “Mencoba untuk Menjadi, Membangun Kembali HMI”, ini berangkat dari analisis kondisi HMI secara umum dan HMI Hukum khususnya, dimana penulis melihat HMI sudah melenceng dari khittah-nya, katakanlah aktifitas yang dilakukan kepengurusan itu hanya coba mengulang dan meniru keberhasilan aktifitas sebelumnya, jarang sekali—kalau tidak boleh dibilang tidak pernah—mengarahkan dan mengupayakan pada terwujudnya tujuan HMI. HMI lepas dari ide dasar dan latar belakang berdirinya sebagaimana jelas tercatat dalam sejarah. Katakanlah kondisi mahasiswa, dengan banyaknya organisasi mahasiswa hari ini malah menampakkan kondisi yang sangat kontra produktif, sebagaimana kondisi “pra HMI” ditahun 1946-an dulu, cenderung hura-hura, apatis, pemuja spontanitas, dan krisis spiritualitas, penulis menyebutnya “PMY-PMY yang tidak terlembaga”, pun tidak berbeda dengan kondisi ke-Islam-an dan masyarakat.7 Kedua, pertanyaan yang kemudian menggelitik adalah persoalan gerak yang selalu tampak mandek, ada apa dengan kita? Bahwa waktu kepengurusan hanya dihabiskan dalam rangka “konsolidasi kepengurusan” yang kemudian menandakan bahwa dalam ranah keorganisasian ada sesuatu yang belum selesai di kita yang kemudian kita sebut sebagai “problem kedirian” baik anggota, pengurus, kader maupun organisasi, maka agenda penuntasan problem kedirian adalah hal yang tak bisa ditawar, bukankah akan muspro bicara sosial/organisasional bila problem personal/internal belum selesai?. Ketiga, pada refungsionalisasi dan revitalisasi peran struktur (bidang-bidang), HMI Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari HMI memiliki kompetensi yang dalam konstitusi pun diatur secara jelas ruang lingkupnya yakni Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan yang kemudian jadi fokus dan basis aktifitas.

Pada semester kedua, prioritas kepengurusan diarahkan pada superioritas lembaga, bahwa problem aparatur atau kesadaran pengurus yang berbasis organisasi sangat minim bahkan pemahaman pengurus tentang khasanah organisasi atau ke-HMI-an sangat-sangat mengenaskan.[1]

Dengan begitu pada periode kepengurusan ini dengan terpaksa harus “memutus” pertama, visi kepengurusan sebelumnya yakni Mempertegas Komitemen Kerakyatan, yang berisi; (1) reorientasi, redefinisi dan reaktualisasi nilai ajaran Islam. Dengan arah-keinginan ajaran Islam menjadirealistik terhadap fenomena kerakyatan, (2) membangun kembali wacana intelektual sebagaimana jargon HMI Cabang Malang dalam tri komitmennya. Dua hal yang ditegaskan yakni; produk kader tertinggi yang diharapkan adalah seorang cendikiawanyang dalam hal ini berbentuk profesi dan proses perkaderan menginginkan kader-kader yang mampu berusaha keras melihat, menterjemahkan dan menganalisa realita dengan argumen-argumen yang ilmiah, (3) desentralisasi program kerja organisasi. Bahwa adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk merespon konsep otonomi daerah, (4) perlunya penataan dan pembenahan manajemen organisasi dengan kepemimpinan model dan bertumpu pada kolektif kolegial.[2] Kedua, kebijakan bersama HMI Korkom UMM dan 9 Komisariat di dalamnya pada tahun 2002 untuk tidak mengambil lembaga intra (Senat dan Badan Eksekutif Mahasiswa) yang nanti akan merubah sama sekali pola perkaderan yang ada sebelumnya.

Make a history! Buatlah sejarah! Jangan salah not a his story, bukan sejarahku, sejarahnya, bukan sejarah siapa tapi sejarah kita semua, sejarah HMI Hukum. (AZ Nokthah)[3]

TAK ADA SESUATU YANG LEBIH BERHARGA DARI PADA KEBEBASAN

Pepatah arab yang seterusnya berbunyi …dan tak ada kebahagiaan yang lebih agung dari pada menunaikan kewajiban,[4] ini mungkin menjadi inspirasi dan spirit kami dalam membangun iklim perkaderan di periode ini, dimana kebebasan ini kami maknai sebagaimana dimaknai oleh George Bernard Shaw yang mengatakan “kebebasan berarti tanggung jawab itulah sebabnya, mengapa kebanyakan orang takut padanya”. Mencoba untuk konsisten dengan apa yang ditawarkan HMI Hukum pada saat perekrutan, kemerdekaan, kebebasan… namun sangat disayangkan dalam perjalanannya kemudian kebebasan ini tampak disalah-maknai yang kemudian lebih kepada semboyan yang terkenal di abad 19, Laissez fair laissez fassez, biarkanlah semua berjalan apa adanya secara bebas.

Masalah yang lahir dari iklim ini kemudian antara lain, terancamnya independensi organisasi di samping memang pemaknaan dan pemahaman terhadap independensi etis dan organisatoris selama ini[5] belum lagi benar, seringkali terjadi pemisahan baik oleh pengurus maupun anggota pada keduanya. Pada periode ini misalnya Mei 2004 terjadi disharmonisasi antara Komisariat dan pengurus departemen yang aktif di LSO Judicial Watch FH UMM yang merasa di intervensi dalam geraknya.[6] Contoh lain atas nama ruang kebebasan, anggota angkatan 2003 coba melakukan sebuah gerakan yang berada di luar setting komisariat di momen Pemilu Raya Mahasiswa Fakultas Hukum UMM, yang mengancam kebijakan dan gerakan yang coba dibangun HMI Hukum,

Upaya untuk mengejawantahkan kebijakan umum, dilakukan dengan mencoba menciptakan iklim dan kondisi yang islami di komisariat, antara lain dengan sholat magrib bersama dan membudayakan kultum (kuliah tujuh menit) secara bergantian, dan kadang—sebenarnya diupayakan rutin—ngaji bersama.[7] Menggagas kultur “Diskusi Transformasi” diskusi yang dikemas santai yang dimulai dari “pressure” kepada pengurus dan anggota untuk membaca buku dan kemudian menguji hasil (mentransformasikan) bacaan tersebut dalam satu forum.[8] Sedang pada kebutuhan akademik sangat disayangkan hanya lahir pada momen-momen tertentu seperti akan UTS, UAS maupun Tugas-tugas kuliah.[9] Sedang upaya mengairahkan lagi peran perempuan terpaksa harus dimulai dari nol lagi[10] Warna proses perkaderan pada periode ini—dalam hal ini adalah aktifitas organisasi—memang lebih banyak kultural-informal—yang sebenarnya pengurus harapkan merupakan tahap awal menuju organisasi yang formal-struktural karena HMI adalah organisasi yang sangat tertib (birokratis) tetapi tentu saja HMI hukum belum lagi bisa kesana.[11]

POLA REKRUITMEN

Sebelumnya tentu berbicara tentang kriteria calon anggota dan ini tentu tidak akan jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang berupaya agar mahasiswa yang akan menjadi anggota HMI semaksimal mungkin memenuhi syarat sebagaimana Pedoman Perkaderan HMI mengaturnya seperti antara lain bahwa calon anggota ini adalah mahasiswa berprestasi, mahasiswa cenderung “berbeda” dari teman sekelasnya, katakanlah mahasiswa yang aktif di ruang perkuliahan, juga mahasiswa yang semasa sekolah aktif dalam berorganisasi; namun tentu saja dalam sejarah perjalanannya, kriteria ideal tersebut susah untuk didapatkan secara komulatif. Cara-cara yang ditempuh dalam kepengurusan kami antara lain:

1. Maping Potensi, melalui kepanitiaan dalam Pesmaba (Penerimaan Mahasiswa Baru) FH UMM, baik dari screening (dengan materi: ke-Islaman, ke-organisasian, wawasan umum, bahasa inggris dan minat bakat) yang diikuti oleh para maba dan proses selama kegiatan pesmaba seperti; bahwa maba ini vokal, berani bertanggungjawab, dari segi wawasan lebih dari teman-temannya, pengalaman berorganisasi sebelumnya dan basic akademiknya SMU/MAN/Pesantren yang memiliki grade point yang berbeda dan masih banyak lagi ukuran lainnya.

2. Membuka selebar-lebarnya pintu, ini berangkat dari bacaan terhadap kondisi kemahasiswaan yang semakin hari, antusiasme untuk berorganisasi semakin menurun. Di samping pula kami memandang bahwa Latihan Kader I (basic training) sebagai syarat menjadi anggota HMI adalah syarat administrative yang tidak akan mungkin menjadikan pesertanya itu dalam 4 hari sebagai seorang cendekiawan, ulama, filsuf atau apa. Tujuan LK I hanyalah merubah pandangan secara paradigmatik yang jelas menuntut follow up dalam proses perkaderan (pembentukannya atau proses produksi). Dengan membuka pintu selebar-lebarnya ini, kami mengambil sebuah resiko dimana orientasi yang bermacam-macam ini tidak menjadi penghalang, katakanlah ada mahasiswa yang ingin masuk HMI karena ingin menjadi ketua lembaga intra, atau hanya ingin cari teman, pacar dan bahkan untuk menghancurkan HMI sekalipun, monggo...[12]

Pada saat pendaftaran LK I kami membuat sebuah screening (dengan materi ke-Islaman, ke-HMI-an, wawasan hukum) dengan tujuan lebih kepada melihat orientasi calon anggota, yang pada selanjutnya akan dipantau pada LK yang evaluatif dan follow up-nya, tercatat beberapa orientasi anggota saat screening antara lain:

- ingin tau seperti apa itu HMI,

- ingin tau menambah wawasan ke-Islaman,

- ingin menambah pengalaman,

- ingin cari teman,

- ingin bisa vokal bicara

- rekomendasi saudara, teman dan lain-lain,

yang hampir bisa dibuat rata-rata bahwa orientasi itu muncul karena banyak yang tidak mengetahui sebelumnya apa itu HMI![13]

Sedang pada strategi rekruitmen kami menggunakan:

a. Membagikan selebaran-selebaran moral, sebagai satu bentuk pengenalan HMI pertama kali yang kemudian di massif-kan pada saat pengenalan Omek (organisasi mahasiswa ekstra) ketika Pesmaba,

b. Personal approach[14] dengan penegasaan bahwa hanya kepada mereka yang menjadi Target Organisasi (TO) dan jangan pernah membawa nama HMI di dalamnya, artinya biar maba melihat sendiri bahwa senior yang mengajaknya bicara, diskusi adalah dari HMI,

c. Maperca (masa perkenalan calon anggota) komisariat sebagai bentuk mengenalkan HMI secara formal kepada maba, yakni bentuk activity approach sebagai tindak lanjut personal approach,

d. Meminjam bahasanya Chuky dalam Film horror itu “cara klasik memang tak pernah ketinggalan zaman” mungkin bisa kita sebut begitu, jika melihat strategi menawarkan penginapan gratis selama pesmaba (dan kadang seterusnya),

e. Rekruitmen terbalik,[15] artinya membuat pelatihan-pelatihan di lembaga intra (LSO) terlebih dahulu yang kemudian pesertanya ditarik (secara mentalitas) untuk mengikuti LK I (basic training).

KEBIJAKAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKADERAN

Dengan harapan untuk tidak mengulangi hal yang kemudian selalu mendatangkan persoalan dibelakang, dalam periode ini ada beberapa kebijakan yang diambil—tetapi ya namanya juga kebijakan tetap saja akan ada implikasinya—yang cukup berpengaruh dalam proses perkaderan, sebagai berikut:

1. Anggota dengan masa satu tahun (khususnya angkatan 2002) tidak diperbolehkan masuk ke dalam lembaga intra (BEM-SEFA)[16] dengan pertimbangan kematangan berorganisasi dan internalisasi teman-teman dirasa belum cukup, bukankah pengalaman menunjukkan 2 institusi lembaga intra tersebut hanya akan menciptakan pekerja-pekerja (kecuali leader-nya)? disamping itu komisariat jelas membutuhkan tenaga, karena teman-teman itu adalah calon pengurus (departemen) dan kita memandang bahwa lembaga intra adalah sarana pengabdian[17] yang merupakan tahap seorang kader beraktualisasi. Adapun implikasinya adalah kekecewaan dari banyak anggota (angkatan 2002) yang ber”hasrat” ke lembaga intra (BEM khususnya) yang terwujud dalam (1) Tidak mau menjadi pengurus komisariat, (2) kalaupun mau, banyak yang kemudian tidak aktif diperjalanan kepengurusan. Rekomendasi: RAK jangan dilaksanakan berbarengan dengan Pemilu Raya,[18] karena akan menyusahkan pembentukan struktur kepengurusan (baik komisariat maupun BEM)

2. Untuk menerjemahkan GBPK RAK XI tentang menggagas new social movement, serta menindaklanjuti kebijakan PB HMI tentang back to campus serta menjaga arah lembaga intra FH UMM pada periode ini lahir “Kebijakan Eksternal, Back to Campus” yang kemudian menjadi “Landasan Gerak” dan melahirkan beberapa “platform perubahan kampus” yang mengarahkan lembaga intra sebagai gerakan counter culture dan menata sistem kelembagaan intra guna membangun kekuatan lembaga intra.[19] Implikasinya lembaga intra lumayan terjaga pada perjalanannya.

3. Kebijakan menempatkan BEM-SEFA[20] sebagai “bidang bayangan” di komisariat dan Lembaga Semi Otonom (LSO)[21] sebagai “semacam” lembaga kekaryaan bidang-bidang komisariat. Yang tergambar dalam bagan berikut:

Pelaksanaan kebijakan ini berupa: (1) Leader BEM-SEFA wajib ikut Rapat Presidium setiap minggunya. ini diharapkan agar anggota yang menjadi pengurus BEM-SEFA juga mengetahui dinamika proses perkaderan di komisariat (kasarnya, tidak melupakan komisariat); (2) diadakan “Konsolidasi Antar Lini” seminggu satu kali, yang merupakan pertemuan antara komisariat dan lembaga intra (BEM, SEFA, LSO) dan juga media pengambilan kebijakan bersama. (3) sebagai tanggungjawab wilayah koordinasinya, bidang juga ikut memikirkan pengembangan LSO, karena kebiasaan “buruk rupa cermin dibelah” lama kita, bila memegang BEM-SEFA adalah mati dengan suksesnya LSO.

Dari kebijakan ini memang tidak terjadi disharmonisasi komisariat dengan BEM-SEFA, namun tetap terjadi juga disharmonisasi yaitu dengan LSO Judicial Watch[22] yang dimotori¨pengurusnya.[23] Walaupun telah diselesaikan pada Rapat Harian tanggal 26 Mei 2004[24] dimana keputusan Rapat Harian antara lain memenuhi tuntutan dan LSO Judicial watch tidak lagi berada dibawah komisariat. Tetapi implikasinya selanjutnya adalah anggota HMI yang ada dalam LSO ini sebagian besar tidak aktif lagi dalam HMI, bahkan parahnya RAK XII HMI Hukum pada tanggal 16-18 Juli 2004 bertempat di cangar, Batu dibarengi waktunya oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) LSO Judicial Watch bertempat di Villa Songgoriti yang kemudian membuat sebuah kondisi membingungkan dan sulit bagi anggota HMI yang aktif di LSO ini, yakni memilih ikut RAK atau RAT? dan tentu saja Bisa ditebak, terpecah jadi dua!

4. Reshuffle kepengurusan juga melahirkan beberapa problem pada jalannya proses perkaderan, seperti hancurnya kembali bangunan HMI Wati, sehingga proses konsolidasi Bidang UPP kembali diulang dari nol. Kebingungan dalam stok kepengurusan, maksudnya, penerimaan pengurus departemen pada temannya yang kemudian naik menjadi presidium masih sangat susah. Namun reshuffle tidak melulu melahirkan implikasi jelek karena pada periode ini reshuffle menjadi obat bagi kemandekan yang menyelimuti organisasi.

Itu mungkin beberapa kebijakan yang ada di periode ini walaupun ada beberapa kebijakan lainnya yang masih ingin kami uraikan lebih lanjut disini namun, karena keterbatasan penulis mungkin lain kesempatan bisa dilanjutkan.

PELUANG YANG BISA DIAMBIL?

Bahwa kondisi mahasiswa yang kurang lagi tertarik terhadap organisasi mahasiswa dan lebih memilih dunia hura-hura, hedonisme adalah realitas yang harus diterima. Dan bila ini terus dibiarkan—meminjam bahasa Wahib—kita harus siap berpisah dengan ruh kita sendiri, HMI. Maka perlu kiranya HMI khususnya HMI Hukum mencari peluang yang bisa diambil untuk mempertahankan diri yang antara lain:

1. HMI harus mampu menggagas gerakan sosial baru (new social movement) yakni menjadi organisasi yang mencerahkan kaum hedonis, HMI harus mencetak misionaris-misionaris yang mampu bergerak dan masuk dalam dunia hedonisme. Kalau ada yang mengatakan bahwa hedonisme adalah sesuatu yang harus dijauhi HMI, maka penulis akan bilang itu ahistoris!

2. Hedonisme, cepat atau lambat jelas melahirkan keterasingan bagi mahasiswa (penganutnya), krisis spiritualitas pasti akan mewabah. HMI selaku organisasi berbasis Islam harus mampu menawarkan pelepas dahaga itu, jangan takut tidak bisa bersaing dengan organisasi Islam lainnya seperti KAMMI—lihat keterasingan itu dengan ramenya mahasiswa untuk bergabung dengan organisasi ini—karena HMI memiliki warna Islam sendiri dengan “pasar”nya sendiri, maka pertahankan itu!

3. khusus HMI Hukum. Dunia (realitas) hukum hari ini yang tampak membingungkan, teret jungkir balik teret jungkir balik, belajar ketertiban melihat ketidaktertiban, permainan kotor, sikut sana, perkosa kebenaran dan lain-lain juga akan menimbulkan satu keterasingan bagi mahasiswa (hukum), satu kegelisahan yang akan melahirkan pergulatan pemikiran, apakah akan menerima atau menolak realitas tersebut? HMI Hukum harus mampu memberi alternatif pikiran yang lain, yang mungkin lebih menyejukkan suasana batin. Ya hukum yang lain…

4. Kejayaan IQ sebagai standart kecerdasan telah runtuh! Bahwa tidak cukup intelektualitas untuk menjadi cerdas tetapi juga menjadi penting pengelolaan emosinalitas, pengayaan spiritualitas. Babakan baru telah lahir, ESQ memberi warna baru kehidupan. Dan ESQ tidak akan mahasiswa dapat di bangku kuliahnya (apalagi fakultas hukum), HMI mampu memberikan itu, maka kelola dengan baik!

5. Desain Perkaderan adalah sebuah keharusan!, HMI Hukum dengan Lokakarya Perkaderan-nya mungkin telah melakukan pekerjaan perintis (pioneering work) bagi komisariat-komisariat lainnya. Fakta perkaderanlah yang seharusnya menjadi fokus kajian atau yang menjadi pokok persoalan dalam penyelidikan-penyelidikan guna mengembangkan organisasi. Fakta perkaderan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan ide, yang sama sekali berada di luar perasaan, suasana psikologis serta pikiran anggota. Fakta perkaderan lebih bersifat obyektif dan eksternal dalam arti berada di luar individu dan bersifat koersif dalam arti memiliki kekuatan menekan yang menjadikan anggota tidak bisa berbuat lain selain memilih sikap adaptif dan konformistik. Fakta perkaderan juga merupakan kekuatan yang menyebar di tengah anggota sehingga ia merupakan milik bersama, tumbuh berkembang dan dijadikan pegangan prilaku masing-masing anggota yang memiliki kewajiban memenuhi tuntutan yang diajukan padanya.[25]

Dalam Desain Perkaderan, permasalahan militansi dan loyalitas—yang semakin menurun, hilang—HMI juga menjadi fokus utama, karena anggota HMI yang semakin sedikit, diperparah dengan militansi dan loyalitas yang lemah hanyalah akan menjadi bom waktu bunuh diri HMI. Maka penanaman loyalitas dan militansi dapat dilakukan dengan proses doktrinasi ideologi—yang di HMI sekarang pun mulai menjadi hal yang tidak menarik—yang bisa berupa (1) memberikan keyakinan dan kemantapan, (2) Menentukan siapa kawan dan siapa lawan, (3) Menjelaskan kepercayaan yang bertentangan dengan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI adalah sesuatu yang berbahaya, (4) mempropagandakan dan menularkan virus-virus kecemasan kepada penganutnya (mempertebal rasa terancam dan permusuhan).

Selain itu desain perkaderan pun dapat dilakukan dengan psikologi organisasi, bagaimana membuat perubahan perilaku anggota (termasuk di dalamnya pengurus) yakni dengan mengikatkan diri dalam sebuah kontrak yang dibuat HMI dan anggotanya yang akan melahirkan reward and punishment mechanism.

KHATIMAH

HMI Hukum harus mampu menghentikan kondisi yang larut dalam ide, ide dan ide. Bahwa pragmatisme perkaderan adalah hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan bila HMI terus seperti ini maka semua akan lari, ya apa yang kita bahas berjam, berhari, berminggu, bertahun sampai hari ini hanya menjadi sebuah rencana dalam bak sampah. Mental kerupuk tempe pakai formalin harus segera disudahi, Revolusi mental jawabnya, bukankah hukum perubahan mengatakan bahwa:

- Perubahan pikir akan merubah sikap,

- Perubahan sikap akan merubah aksi (tindak),

- Perubahan aksi akan merubah kebiasaan,

- Perubahan kebiasaan akan merubah karakter dan

- Perubahan karakter akan merubah nasib, merubah nasib Himpunan!

Kiranya dapat menjadi renungan bagi kita bahwa refleksi ini merupakan agenda besar menuju sebuah kemenangan, kemenangan bangunan perkaderan HMI Hukum. Akhirnya, semoga apa yang kita gagas serta hasilkan dalam lokakarya perkaderan ini Allah Subhanahu Wata’ala berkenan meridhoi-Nya. Amien

Billahittaufq wal Hidayah

1 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Cet. Ke IV (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001) hal. 20

2 Adapun tujuan itu adalah (1) Membentuk character building perkaderan HMI Hukum, (2) Membentuk format Perkaderan HMI Hukum, (3) Mengidentifikasi sejarah perkaderan HMI Hukum dari periode ke periode, dan (4) Menjalin silaturrahmi antara anggota dan alumni HMI Hukum

3 Lihat Hasil-Hasil Rapat Anggota Komisariat (RAK) XII HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM dalam Ketetapan Nomor : 06/RAK-XII/05/1425 Tentang Pengesahan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM Periode 1425-1426 H/2004-2005 M yang termuat dalam Memorandum GBPK poin 3. Melaksanakan Lokakarya Perkaderan! & poin 6. Menggali Sejarah HMI Hukum!

4 Yang terselamatkan sebagai dokumentasi dan inventaris organisasi hanya Draft RAK IX periode 2000-2001 dengan Ketua Umum Sdr. Alfian Rohman Rosyid, Draft RAK X periode 2001-2002 dengan Ketua Umum Sdr. Iwan Kurniawan, RAK Draft XI periode 2002-2003 dengan Ketua Umum Sdr. Ikhwan Fakhrojih dan Draft RAK XII periode 2003-2004 dengan Ketua Umum Sdr. Arief Zein Nokthah.

5 Asvi Marwan Adam dan Bambang Purwanto, Menggugat Historiografi Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2005) hal.126

6 Agus Salim Sitompul, Rekonstruksi Semangat Idealisme Perjuangan HMI, makalah Latihan Kader II (intermediate training) Tingkat Nasional HMI Cabang Yogyakarta tanggal 6-14 September 2004

7 Arief Zein Nokthah, Kembali ke Khittah, Kembali Ber-HMI!, Kebijakan Umum Ketua Umum HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM, yang disampaikan pada Rapat Kerja I, tanggal 24 Agustus 2003 bertempat di Sekretariat HMI Hukum, Perum. Bukit Cemara Tujuh Blok IV Kavling 47 Malang. Kebijakan umum memproyeksikan pada enam bulan pertama kepengurusan pada; (1) penyegaran kembali terhadap platform dan tata organisasi yang dimiliki HMI, (2) Perkaderan berjenjang di seluruh proses yang ada, (3) memaksimalkan komisariat sebagai tempat mendapatkan ilmu, dan (4) menempatkan cell cystem sebagai kekuatan perkaderan.

[1] Arief Zein Nokthah, Make a History!, Kebijakan Umum Jilid Dua Ketua Umum HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM, yang disampaikan pada Rapat Kerja II, tanggal 6-7 Shafar 1425 H. bertepatan dengan tanggal 27-28 Maret 2004 bertempat di Coban Rondo, Batu.

[2] Lihat, Visi dan Misi HMI Komisariat Hukum UMM, Mempertegas Komitmen Kerakyatan : Sebuah Upaya meretas Reposisi Peran HMI Cabang Malang, tanpa tempat, tanggal dan tahun.

[3] Arief Zein Nokthah, Make a History!....

[4] La syay’a a-atsman-u min al-hurriyah, wala sa’adat-a-akbar-u min al-qiyam-I bi’l-wajib

[5] Penulis katakan selama ini, karena memang sepanjang sejarah perjalanan HMI Hukum tiap periode yang penulis ketahui selalu muncul masalah antara anggota dan organisasi, salah satunya katakanlah disharmonisasi Komisariat dengan kader yang ada di lembaga intra. Untuk masalah independensi ini penulis sudah mempunyai rencana untuk mengulasnya dalam bentuk tulisan.

[6] Lihat, Suara Kader Edisi: Keharusan Rvls/II/Jul-Bhib/2004, Manifesto Perjuangan Julkifli dan Habibie Cs, dengan 4 poin tuntutan yaitu: (1) menuntut digelarnya Rapat Harian dalam waktu 3x24 jam sejak tulisan ini diterima (23 Mei 2004), (2) penyelesaian konflik elit himpunan, (3) fungsionalisasi MPRAK, (4) menolak sentralisasi kekuasaan himpunan atas lembaga kemahasiswaan dan (5) kemandirian organisasi kemahasiswaan (lembaga intra).

[7] Lihat, Realisasi Program Kerja dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Anggota. Draft RAK XII HMI Hukum, 28-30 Jumadil Awal 1425 H./16-18 Juli 2004 M.

[8] Lihat, Realisasi Program Kerja dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Anggota dan Perguruan Tinggi, Kepemudaan dan Kemahasiswaan, Draft RAK XII…

[9] Keinginan menjenjangkan bangunan berpikir hukum ala HMI Hukum yakni hukum sebagai basis ilmu, hukum sebagai kenyataan dan filsafat hukum. bahwa diskusi misalnya merupakan kebutuhan bukan sebuah program kerja, berangkat dari keinginan diskusi yang mengangkat satu tema (tidak menghadirkan pemateri), kemudian menghadirkan teoritisi/akademisi dalam penguatan basis teori dan ketiga menghadirkan para praktisi untuk melihat pergulatan teori dan realitas di periode ini juga kandas dan gagal dengan sukses. Adanya fenomena ketidak-menarikan atas pengkajian—yang sebenarnya adalah kompetensi kita—hukum, dan bidang kekaryaan (lihat, evaluasi bidang kekaryaan RAK XI dan XII) kedepan kiranya perlu kemasan yang lebih menarik karena anggapan bahwa Hukum telah selesai didapat di bangku kuliah telah merasuk tanpa disadari oleh sebagian besar dari kita.§

[10] Krisis kader perempuan yang mobile telah dialami beberapa periode sebelumnya, sehingga dalam periode ini kami menempatkan perempuan sebagai supporting system, yang dimulai dari menumbuhkan solidaritas sesama perempuan. Di periode ini pun terjadi resuffle kepengurusan, dimana Kabid UPP mengundurkan diri, wasekum UPP cuti kuliah (kabar terakhir bahkan telah berhenti kuliah) yang jelas berimbas besar dalam konsolidasi HMI Wati.

[11] Juga merupakan turunan dari “Perkaderan Berjenjang” karena kami melihat tujuan HMI pun merupakan jenjang yang tak bisa diloncati dalam penerapannya, namun bentuk cultural-informal yang sangat dilakukan pun ternyata menjadi sebuah kelemahan (dan membawa iklim yang tidak baik) dalam kepengurusan karena tidak dibarengi dengan bentuk formal-struktural.

[12] Ini berlebihan memang, tetapi inilah kondisi yang harus dijawab, tetapi bukan kemudian orientasi itu adalah janji kami untuk memenuhinya ataupun kontra produktif dengan upaya kami di poin 1, tetapi lebih kepada menjawab tantangan HMI adalah pabrik, organisasi rekayasa orang. Proses pembentukannya atau sering kita sebut reorientasi ini kemudian menjadi tanggung jawab dari pengurus selaku pengelola organisasi. Pertanyaan sederhana yang harus dijawab hari ini oleh kita semua adalah “masihkah orientasi awal itu ada dalam benak kita?” dan kami yakin jawabnya adalah TIDAK! Ada perubahan itu hanya saja persoalannya adalah berangkat dari diri sendiri atau penetrasi ekternal (HMI)? dan cepat ataukah lambat?

[13] Pedoman Perkaderan malah menganjurkan perkenalan HMI sejak masa sekolah.

[14] Pendekatan personal ini sudah menjadi tradisi yang tiap tahunnya dalam sejarah HMI Hukum yang penulis ketahui, hanya saja kadang akan banyak mudarat-nya bila pendekatan ini disalah-gunakan, banyak kasus yang terjadi di HMI Hukum pada saat rekruitmen pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan yang lain juga hingga jarang dapat calon anggota yang ada malah calon pacar.

[15] Strategi ini sangat-sangat mengambil resiko dan mempunyai ekses di belakang perjalanan nantinya, katakanlah seperti yang kami alami masalah loyalitas (rasa kepemilikan) terhadap komisariat yang terreduksi, rasa tdk dibesarkan komisariat dll. Warning: pendekatan ini tdk baik bagi kesehatan janin HMI

[16] Masuk kedalam lembaga intra juga adalah kebijakan yang diambil dengan mengingat bahwa banyak anggota paska menjadi pengurus komisariat (angkatan 2001) belum mempunyai wadah perkaderan selanjutnya, disamping juga untuk menjaga agar anggota tidak mengalami disorientasi. Pengalaman disharmonisasi komisariat dan lembaga intra yang mungkin akan dialami coba diantisipasi dengan kebijakan berikutnya. Lihat, poin. 2

[17] Tujuan HMI dalam AD Pasal 4, yang berbunyi; terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah subhanahu Wata’ala, menurut kami merupakan tahapan yang tak bisa diloncati, dimana insan akademis adalah tahap pemenuhan basic need, insan pencipata adalah tahap peningkatan kualitas, insan pengabdi adalah tahap aktualisasi dan bertanggungjawab atas… adalah tahap konsistensi perjuangan. Sedang pada angkatan 2002, kami membacanya masih pada tahap pemenuhan basic need dan mau masuk tahap peningkatan kualitas, dan proses pembentukan itu kami pikir hanya berada di komisariat.

[18] Pemilu Raya seringkali menjadi momen pelepasan hasrat politik yang kadang kelepasan, waspadai! Waspadai! Warning: rasa kecewa susah diobati!

[19] Penulis sudah punya gambaran rencana untuk menuliskan ini, karena menuliskannya disini tidak begitu efektif bagi penulis sendiri.

[20] BEM-SEFA merupakan institusi yang paling resisten dalam perjalanan HMI Hukum, katakanlah beberapa disharmonisasi yang terjadi pada periode 2001 dimana kebijakan yang diambil adalah BEM dibawah instruksi Bidang PTKP yang merasa terlalu banyak dicampur-tangani komisariat, BEM merasa hanya menjadi “buruh” pelaksana kebijakan (penulis yang ketika itu masih departemen bahkan pernah mengikuti semacam “pengadilan” BEM-SEFA yang diwakili oleh sdr. Prayitno Hadi Karta selaku Ketua BEM dan sdr. Alfian Rohman Rosyid selaku Ketua SEFA oleh Komisariat yang pada saat itu diketuai oleh sdr. Iwan Kurniawan). Periode 2000 ketua komisariat merangkap sebagai Ketua BEM, yang katanya cerita-cerita yang penulis dengar dari saudara Hary Tri Wicaksono, (Ketua Bidang PTKP periode 2000-2001) pun terjadi disharmonisasi dengan bidang PTKP.

[21] Kami melihat bahwa LSO tidak begitu resisten karena LSO adalah lembaga intra yang berwajah ekstra disamping LSO memliki keanggotaan yang cukup jelas (ada mekanisme masuknya) dan hamper sebagian anggotanya adalah anggota HMI (LPM AZAS dan FORDIMA seluruhnya anggota HMI), sehingga menaruh LSO sebagai bagian koordinasi bidang komisariat kami pikir tidak begitu bermasalah. Setahu penulis disharmonisasi antara komisariat dan LSO pernah terjadi pada tahun 2002 (penulis waktu itu adalah ketua Bidang kekaryaan dan kebijakan komisariat memang tidak mengambil BEM-SEFA) yakni FORDIMA yang merasa dikekang geraknya, pengurus FORDIMA (khususnya Bram Suprayoga) menginginkan FORDIMA melakukan advokasi pada masyarakat tertindas dan termarjinal, namun disharmonisasi itu selesai ketika telah dijelaskan apa yang hanya diinginkan HMI, yaitu diembannya visi-misinya dan FORDIMA bebas memilih ruang untuk mewujudkan misi itu.

[22] Setahu penulis,—maaf dan benarkan kalau salah—LSO Judicial Watch lahir tahun 2001 yang dibentuk oleh peserta Diklat Pelatihan Hukum yang diadakan oleh BEM-SEFA Hukum UMM sebagai follow up dari semacam

¨diskusi mahasiswa (penulis lupa bentuknya, seminar, diskusi public atau hanya sekedar diskusi biasa) tentang Dunia Peradilan (tema juga lupa). LSO ini memang diprakarsai oleh anggota HMI (sdr. Alfian Rohman Rosyid selaku Ketua SEFA dan sdr. Prayitno Hadi Karta selaku Ketua BEM) dan menurut cerita saudara Alfian kepada penulis, LSO ini keinginannya diperuntukkan kepada angkatan 2000 sebagai forum komunikasi anggota HMI di Fakultas sebagaimana Forum Silaturrahmi (FOSIL) 99 tetapi—menurut penulis—tampaknya terlambat satu tahun, semangat angkatan 2000 sudah agak kendur disamping kondisi perkaderan 2000 yang agak morat-marit

[23] Lihat tuntutan poin (4) dan (5) Suara Kader Edisi: Keharusan…

[24] Penulis kehilangan catatan (agenda) masalah ini, sehingga tanggal ini hanya mengikuti deadline yang tuntut “Suara Kader” tertanggal 23 Mei 2004 yakni pada tuntutan poin (1) karena apabila tidak diadakan 3x24 jam maka mereka yang tergabung dalam “Suara kader” akan menggelar Diskusi Kader

[25] Adaptasi dari kata-kata dalam, Zainudin Maliki, Narasi Agung, (Surabaya: Lpam, 2003) hal. 48.

PS: Disampaikan dalam Lokakarya Perkaderan HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM tanggal 22-23 Rajab 1426 H. bertepatan dengan tanggal 27-28 Agustus 2005 bertempat di Intan Bungalow, Batu, Jawa Timur. Saat itu tulisan ini berjudul "Mencoba keluar dari gua Plato, melihat realitas yang sesungguhnya (Periode 2003-2004 sebuah gambaran singkat)"

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2011-05-22T14:33:00.002+07:00

SELAYANG PANDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan the older philosophy of crime control.[1] Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.[2] Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana, seperti UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan sebagainya. Dengan demikian, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk “menakut-nakuti” atau mengamankan berbagai kebijakan yang timbul di berbagai bidang terutama dalam menanggulangi kejahatan. Fenomena tersebut memberi kesan seolah-olah suatu peraturan akan kurang sempurna atau “hambar” apabila tidak disertai dengan ketentuan pidana.

Aplikasi atau penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sytem) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”[3].

Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut “menyandarkan” profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi.

Sistem Peradilan Pidana ini diwujudkan / diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan “Penyidikan” oleh lembaga penyidik;

2. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga penuntut umum;

3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan;

4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.[4]

Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka/independent dalam arti bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial (fragmenter), tetapi kemandirian dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang integral (Integrated Criminal Justice System).[5] Adapun implementasi dari masing-masing sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh lembaga penyidik;

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka, maka yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, secara umum yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), namun untuk tindak pidana tertentu ada juga lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, seperti :

· Kejaksaan untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM ;

· Aparat Dirjen Pajak untuk Tindak Pidana Perpajakan ;

· Aparat Bea Cukai untuk Tindak Pidana Kepabeanan ;

· Aparat Kehutanan untuk Tindak Pidana Kehutanan.

2. Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga penuntut umum.

Apabila dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum KUHAP angka 6 dan angka 7 serta tecantum pula dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan oleh badan pengadilan;

Yang dimaksud dengan Kekuasaan mengadili sebagaimana diatur dlam Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP, yang diberi wewenang ini adalah Hakim sebagai Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Kekuasaan ini dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum karena di samping berwenang melaksanakan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Ketentuan Umum KUHAP Pasal 1angka 6 dan angka 7 serta juga diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan demikian dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur sistem peradilan pidana meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat unsur inilah yang merupakan sub-sistem dari sistem peradilan pidana, sehingga keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterkaitan dan ketergantungan keempat unsur tersebut. Oleh karena itu, Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana dapat juga dikatakan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.[6]

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Bila sebelumnya dalam konsiderans menimbang UU Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, maka dalam konsiderans menimbang UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa bahkan disebutkan bahwa korupsi merupakan ”pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas”, dengan begitu tidak salah bila kita katakan bahwa ”korupsi merupakan pelanggaran HAM”[7] atau ”kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Oleh karena Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka penanganannya pun kemudian membutuhkan perhatian yang serius dan luar biasa pula. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah memperlihatkan keseriusannya dalam percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Keseriusan itu terlihat dengan dikeluarkannya berbagai macam kebijakan baik dalam hal pencegahan (preventif) maupun penanganan (represif) tindak pidana korupsi, antara lain :

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

3. UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruptions, 2003 (konvensi PBB Anti Korupsi, 2003[8]);

4. UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

5. PP Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;

6. PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;

7. PP Nomor 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

9. TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

13. Petunjuk Pelaksanaan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP Nomor : Juklak-001/JA/2/1989 Nomor KEP-145/K/1989 tentang Upaya Memantapkan Kerja Sama Kejaksaan dan BPKP dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Korupsi

14. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-102/JA/05/2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

15. Surat Edaran Nomor : SE-007/A/JA/11/2004 Tanggal 26 Nopember 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se-Indonesia;

16. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-1 11212005 Nomor KEP-IAIJ.A11212005 Tentang Kerja sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

17. Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 desember 2004 dan telah beberapa kali diperbaharui. Terakhir dengan Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang susunan keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan Tim Pemburu Koruptor.

Bahwa selain itu juga :

18. Ditandatanganinya Memori of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara dan Dana Nonbudgeter.Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi antara Jaksa Agung, Hendarman Supandji, Kapolri, Jendral Polisi Drs. Sutanto dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi pada 28 September 2007, dimana kesepahaman tersebut kemudian dilanjutkan baik di tingkat propinsi yakni antara Kajati, Kapolda dan Kepala Perwakilan BPKP provinsi diikuti Kajari dan Kapolres seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

19. Banyak diberikannya ijin penahanan terhadap para pejabat seperti Kepala Daerah atau Anggota DPRD baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota, yang sebelumnya terkesan untouchable by the law (tidak tersentuh oleh hukum).

20. Bahwa pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan menjadi prioritas dan diutamakan, dimana penanganannya di dahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya..

Namun apabila memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka terdapat lembaga lain yang berwenang dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi di luar Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia selama ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Dalam hal ini, KPK dan Tim Tastipikor sudah cukup banyak mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap di Indonesia seperti kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum Pusat, Kasus korupsi pengadaan helikopter buatan Rusia di Propinsi NAD, kasus korupsi Dana Abadi Umat di Departemen Agama, kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri, kasus korupsi Dana Non Budgeter di Departemen Perikanan dan Kelautan dan yang paling mutakhir adalah pengusutan kasus korupsi oleh KPK terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara di Tenggarong (Kaltim)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Sebagai “Super Body” Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-KPK) maka bertambahlah lembaga peradilan yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal inilah yang secara mendasar merupakan perbedaan antara lembaga KPK dengan Kejaksaan/Kepolisian karena lembaga Kejaksaan dan Kepolisian tidak bersifat independen namun merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) di bawah Presiden.

Luasnya kewenangan KPK menjadikan lembaga ini dijuluki sebagai “super body” yang dapat menyentuh seluruh elemen negara dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana aparat KPK telah masuk ke dalam ruangan Ketua Mahkamah Agung dan melakukan penggeledahan di dalam ruangan Ketua Lembaga Yudikatif tertinggi di negara kita ini.

Penanganan perkara KPK terhadap tindak pidana korupsi memang berbeda dengan Kejaksaan maupun Kepolisian karena KPK mempunyai wewenang-wewenang yang lebih luas dari lembaga Kejaksaan maupun Kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Wewenang-wewenang tersebut antara lain :

1. Apabila lembaga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan secara bersamaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka KPK adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut (Pasal 50 ayat (3) UU-KPK).

2. KPK berwenang mengambil alih penyidikan/penuntutan terhadap pelaku korupsi dari Kepolisian/Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU-KPK).

3. KPK dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu (Pasal 12 UU-KPK).

4. KPK Tidak memerlukan prosedur khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu (Pasal 46 UU-KPK).

5. KPK tidak memerlukan ijin dari Ketua PN dalam melakukan penyitaan (Pasal 47 UU-KPK).

Hal yang paling menarik dari adanya KPK ini adalah adanya ”Pengadilan khusus” yang hanya menangani perkara korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering disingkat dengan ”Pengadilan Tipikor” yang bertugas dan berwanang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK (Pasal 53 UU-KPK). Di Pengadilan Tipikor ini, yang menjadi Majelis Hakim adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 56 UU-KPK). Luasnya kewenangan KPK dan adanya Peradilan Tipikor tersebut memang ditanggapi secara a priori oleh sebagian kalangan, termasuk adanya pendapat bahwa KPK merupakan ”Sistem Peradilan Pidana Tandingan” dari Sistem Peradilan Pidana yang ada.

Di samping itu, sebagian kalangan juga berpendapat bahwa KPK tidak mengenal asas presumption of innosence (praduga tak bersalah) karena apabila terdapat para tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang telah terungkap di tahap penyidikan, maka tersangka tersebut sudah hampir pasti dinyatakan ”terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi”, karena Penyidik, Penuntut Umum sampai ke Pengadilan Tipikor, semuanya berada di bawah payung KPK. Hal tersebut berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana yang ada sekarang, karena bila terdapat tersangka yang diduga kuat telah melakukan di tahap penyidikan, belum tentu Jaksa Penuntut Umum berpendapat sama. Demikian juga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri yang kadang menjatuhkan putusan bebas atau terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi meskipun Penyidik dan Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sedang bila kita melihat melihat banyaknya Tim-tim gabungan yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi seperti TGTPK atau Timtas Tipikor atau Tim Pemburu Koruptor, Pada dasarnya bertujuan sama dengan pembentukan KPK, yaitu dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

TIMTAS TIPIKOR misalnya yang dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005, beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana saat itu Timtas Tipikor dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) HENDARMAN SUPANDJI, SH. Hanya bersifat sementara dengan masa tugas selama dua tahun sejak 2 Mei 2005 sampai dengan 2 Mei 2007.

Dari sisi kewenangan, Tim Tastipikor tidak berwujud super body sebagaimana KPK, artinya Tim Tastipikor menjalankan kewenangannya dalam hal penyidikan dan penuntutan berdasarkan KUHAP sebagaimana Kejaksaan dan Kepolisian dan menempuh prosedur-prosedur yang sama dengan yang ditempuh oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Di samping itu, Tim Tastipikor melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi untuk diperiksa dan diputus ke Pengadilan Negeri dan tidak ke Pengadilan Tipikor (sebagaimana KPK), sehingga masih dapat terjadi adanya Putusan Bebas dari Majelis Hakim terhadap perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh Tim Tastipikor. Hal tersebut terlihat pada Kasus Korupsi Pembobolan Bank Mandiri, dimana terdakwanya ECW. NELOE (Direktur Utama PT Bank Mandiri), dkk diputus bebas oleh Majelis Hakim Jakarta Selatan.

Namun bila dilihat dari prestasi, Timtas Tipikor cukup diacungi jempol oleh banyak kalangan, dalam masa tugas 2 tahun, Timtas Tipikor telah menangani sebanyak 72 perkara, dan telah menyelamatkan uang negara di tingkat pusat senilai Rp 3,946 triliun dan uang atau aset daerah senilai Rp 4,105 miliar dan menariknya adalah bahwa selama masa tugasnya Timtas Tipikor menyerap anggaran sekitar Rp 25 miliar atau 60,6% dari seluruh anggaran yang dialokasikan yakni sebesar Rp 41,2 miliar.

PENUTUP

Meskipun secara teoritis, lembaga semacam KPK maupun Tim Tastipikor ini dianggap oleh sebagian kalangan menjadi semacam “pengganggu” dari Sistem Peradilan Pidana yang sudah ada, namun secara policy (kebijakan) lembaga tersebut mungkin diperlukan dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam latar belakang pembentukan kedua lembaga ini, yang pada dasarnya adalah untuk menjawab tuntutan masyarakat luas untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Di samping itu, pada prakteknya jarang terdapat tumpang tindih penanganan perkara korupsi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Hal tersebut disebabkan apabila Kejaksaan dan Kepolisian menangani perkara korupsi, kedua lembaga tersebut wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke KPK paling lambat 14 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan oleh masing-masing lembaga tersebut (Pasal 50 ayat (1) UU-KPK). Sejak saat itulah KPK akan melakukan supervisi dan trigger kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penanganan perkara korupsi.

[1] Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction”, 1968. hal. 3.

[2] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 39.

[3] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001, hal. 28.

[4] Ibid.

[5] Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan, dalam Media Hukum Vol. 2 Nomor 1, tahun 2003, hal 30.

[6] Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal.1.

[7] Sebagai catatan Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Ekosob (International Convention on Economic, Social and Cultural Rights- IESCR) dengan UU Nomor 11 tahun 2005.

[8] Dalam resolusi 31 Oktober 2003, Majelis Umum PBB menyatakan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional.

PS : Materi yang disampaikan dalam Diklat Prajabatan CPNS di Kalteng oleh Tim Penyaji dari Kejaksaan.